Laos Gencar Perbaiki Kualitas Pendidikan dan Tekan Angka Putus Sekolah

Pemerintah Laos mengambil langkah strategis untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh negeri. Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan nasional para administrator pendidikan di Provinsi Luang Prabang, Laos utara, Jumat lalu. Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Pendidikan dan Olahraga Laos, Thongsalith Mangnomek, secara tegas menyebut pengurangan angka putus sekolah sebagai prioritas utama yang harus segera ditindaklanjuti.

Dalam sambutannya, Thongsalith mendorong sekolah-sekolah untuk menjalin kerja sama erat dengan orang tua, komunitas, dan berbagai sektor terkait. Tujuannya, menciptakan lingkungan kelas yang nyaman layaknya "rumah kedua" bagi para siswa. Ia menilai, keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah siswa meninggalkan bangku sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini menghadapi tantangan akses pendidikan.

Perhatian khusus, kata Thongsalith, harus diarahkan kepada anak-anak dari keluarga miskin, kelompok rentan, dan etnis minoritas. Mereka dinilai paling berisiko mengalami putus sekolah. Pemerintah berkomitmen memastikan kelompok ini tetap bersekolah dan mendapatkan akses terhadap guru yang berkualitas. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah Laos untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif di tengah kondisi geografis yang menantang.

Lebih lanjut, Thongsalith menyoroti pentingnya peningkatan kualitas guru melalui penempatan yang tepat, pelatihan berkelanjutan, dan penilaian profesional. Ia juga menekankan penguatan kepemimpinan sekolah dengan memberikan pelatihan bagi kepala sekolah serta mempromosikan sekolah model yang dikelola dengan baik. Hal ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan profesional di semua jenjang.

Prioritas lain yang tak kalah penting adalah mendorong keunggulan dalam kompetisi akademik, olahraga, dan seni. Selain itu, pemerintah Laos berencana memperluas penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam proses pembelajaran. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab tantangan era digital dan mempersiapkan generasi muda Laos menghadapi persaingan global.

Thongsalith juga menyerukan perbaikan berkelanjutan pada kurikulum 6+3+3 yang berlaku di Laos, serta penyesuaian pelatihan guru berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan. Ia meminta penguatan monitoring terhadap target-target pendidikan yang belum tercapai. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Laos dalam mengevaluasi capaian pendidikan secara berkala dan transparan.

Menurut laporan Lao Phattana News, pertemuan ini menjadi ajang bagi para pemangku kepentingan pendidikan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah konkret ke depan.

Bagi Indonesia, langkah Laos ini menjadi pengingat bahwa tantangan pendidikan di kawasan ASEAN masih cukup kompleks. Meski Indonesia telah memiliki program-program seperti BOS dan PIP, angka putus sekolah di daerah tertinggal masih menjadi pekerjaan rumah. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas yang digaungkan Laos relevan untuk diadaptasi, terutama dalam konteks pemerataan akses dan kualitas guru.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah bagaimana Laos mampu merealisasikan target-target ambisius ini di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya. Keberhasilan Laos dalam mengintegrasikan teknologi digital dan AI dalam pendidikan akan menjadi uji nyata bagi transformasi pendidikan di kawasan. Apakah negara-negara ASEAN lain, termasuk Indonesia, akan mengikuti jejak serupa? Waktu yang akan menjawab.