Investasi Kereta Api Lao Cai-Hanoi-Hai Phong Melonjak Jadi US$11,05 Miliar: Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Parlemen Vietnam secara resmi menyetujui penambahan investasi awal untuk proyek jalur kereta api Lao Cai-Hanoi-Hai Phong menjadi hampir VNĐ289,34 triliun (setara US$11,05 miliar), melonjak sekitar VNĐ86,14 triliun dari estimasi semula. Keputusan yang diambil dalam sidang istimewa Majelis Nasional ke-16 pada Senin (24/8) ini menandai langkah besar dalam modernisasi infrastruktur perkeretaapian Vietnam, sekaligus menjadi sinyal bagi kawasan Asia Tenggara tentang besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun konektivitas kelas dunia.

Proyek yang semula disetujui pada Februari 2025 dengan nilai VNĐ203,2 triliun ini mengalami penyesuaian signifikan setelah kajian kelayakan yang lebih mendalam. Kenaikan terbesar berasal dari biaya konstruksi dan peralatan yang bertambah VNĐ51,21 triliun, diikuti oleh biaya kompensasi, dukungan, dan relokasi yang naik sekitar VNĐ34,85 triliun. Sementara itu, biaya manajemen proyek dan konsultasi meningkat tipis, namun dana cadangan justru dipangkas VNĐ114 miliar. Menteri Konstruksi Vietnam, Tran Hong Minh, menegaskan bahwa proyek ini merupakan yang pertama dengan skala dan kompleksitas teknologi setinggi ini di negaranya, sehingga penyesuaian diperlukan untuk memastikan target tercapai.

Jalur kereta sepanjang 363 kilometer ini akan membentang dari titik koneksi lintas batas di Lao Cai hingga Stasiun Nam Hai Phong, ditambah 63 kilometer jalur cabang. Rute ini melintasi enam provinsi dan kota, termasuk Hanoi dan Hai Phong, dengan menggunakan standar gauge 1.435 mm yang umum dipakai di Tiongkok dan Eropa. Kecepatan desain mencapai 160 km/jam pada segmen utama, 120 km/jam di kawasan metropolitan Hanoi, dan 80 km/jam di segmen lainnya. Jalur ganda akan dibangun dari Stasiun Bac Hong ke Nam Hai Phong dan dari Yen Vien ke Gia Lam, sementara segmen lain menggunakan jalur tunggal. Sistem traksi listrik akan menggerakkan jalur utama, sedangkan cabang pelabuhan awalnya menggunakan diesel dengan rencana transisi ke lokomotif energi bersih.

Keputusan ini juga mewajibkan Komite Rakyat Kota Hai Phong untuk menggalang dana dan memastikan investasi yang efisien pada cabang yang menghubungkan Nam Hai Phong dan Nam Do Son, seiring pengembangan kawasan pelabuhan Nam Do Son. Majelis Nasional menerima 62 komentar dari anggota parlemen yang berfokus pada rasionalitas perubahan, efektivitas, kemajuan implementasi, transparansi, serta keseimbangan sumber pendanaan. Pemerintah telah mengakomodasi masukan tersebut sebelum resolusi final disetujui.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memberikan pelajaran berharga. Proyek kereta api di Vietnam menunjukkan bahwa perencanaan biaya yang matang sangat krusial, terutama saat menghadapi fluktuasi harga material dan kebijakan pembebasan lahan. Indonesia sendiri tengah menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan berencana memperluas jaringan kereta di Pulau Jawa. Pengalaman Vietnam dalam menyesuaikan anggaran di tengah jalan bisa menjadi referensi bagi pemerintah dan DPR dalam mengelola proyek infrastruktur besar, termasuk dalam hal transparansi dan partisipasi publik. Selain itu, proyek ini memperkuat konektivitas Vietnam-Tiongkok, yang secara tidak langsung mempengaruhi dinamika perdagangan regional dan posisi Indonesia dalam rantai pasok Asia Tenggara.

Ke depan, keberhasilan proyek ini akan diuji tidak hanya dari ketepatan waktu dan anggaran, tetapi juga dari dampak ekonominya terhadap kawasan industri di sekitar jalur. Apakah Vietnam mampu menjaga momentum pembangunan infrastruktur di tengah tekanan fiskal? Pertanyaan ini relevan bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, yang tengah berupaya menyeimbangkan ambisi infrastruktur dengan keberlanjutan fiskal. Dengan target penyelesaian pada 2030, proyek ini akan menjadi barometer kemampuan Vietnam dalam mengelola proyek raksasa, sekaligus memberikan gambaran tentang masa depan investasi infrastruktur di kawasan.