Krisis Kabut Asap Sumsel: 3.000 Warga Gelar Salat Istisqa di Tengah Darurat Karhutla

Palembang, 25 Agustus 2026 — Di tengah darurat kabut asap yang menyelimuti Sumatra Selatan, sekitar 3.000 warga berkumpul di halaman kantor gubernur untuk menunaikan salat istisqa, memohon turunnya hujan. Langkah spiritual ini diambil ketika provinsi tersebut mencatatkan diri sebagai wilayah dengan titik panas (hotspot) tertinggi di Indonesia, mencapai 1.429 berdasarkan data satelit terbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Angka ini jauh melampaui Kalimantan Barat (1.226) dan Kalimantan Tengah (811), menjadikan Sumatra Selatan episentrum krisis karhutla tahun ini.

Kebakaran hutan dan lahan gambut yang meluas di kawasan tengah dan barat Indonesia telah menghasilkan kabut asap tebal yang tidak hanya menyelimuti kota-kota besar seperti Palembang, tetapi juga menembus batas negara hingga Malaysia dan Brunei. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan hampir 940 kilometer persegi lahan terbakar hanya dalam bulan Juli, dengan lebih dari 20 kilometer persegi berada di Sumatra Selatan. Kondisi ini diperparah oleh fenomena El Nino yang memperpanjang musim kemarau, membuat upaya pemadaman konvensional kewalahan.

Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, yang memimpin langsung doa bersama, menegaskan bahwa salat istisqa bukan sekadar ritual, melainkan bentuk ikhtiar batin di tengah keterbatasan teknologi. "Kami telah melakukan segala upaya dan bekerja sama dengan semua pihak terkait. Sebagai umat beragama, kami juga berdoa kepada Tuhan agar menurunkan hujan sehingga kehidupan dapat kembali normal," ujarnya. Ia menambahkan bahwa doa bersama ini diharapkan menjadi momentum persatuan warga dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kian akut.

Di sisi lain, pemerintah tidak hanya mengandalkan doa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengintensifkan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) dengan menyebarkan garam ke awan untuk memicu hujan buatan. Sebanyak 30 pesawat dikerahkan untuk penyemaian awan dan pemboman air di Kalimantan, sementara 22 helikopter lainnya dikhususkan untuk wilayah Sumatra. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemadaman api yang telah melahap ribuan hektare lahan gambut yang sulit dipadamkan dari permukaan.

Kepolisian Indonesia telah menangkap 72 orang yang diduga menjadi pemicu kebakaran, sementara empat perusahaan perkebunan tengah diselidiki karena diduga menggunakan api untuk membuka lahan dengan biaya murah. Praktik pembakaran lahan oleh pemilik perkebunan dan petani tradisional memang menjadi akar masalah yang berulang setiap musim kemarau. Kabut asap yang dihasilkan tidak hanya mengganggu visibilitas dan transportasi, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, memicu gangguan pernapasan, dan menurunkan kualitas hidup secara signifikan.

Bagi Indonesia, krisis ini bukan sekadar bencana ekologis, tetapi juga ujian tata kelola lingkungan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan larangan tegas dan sanksi hukum, praktik pembakaran lahan masih marak karena lemahnya penegakan hukum dan tingginya biaya alternatif pembukaan lahan. Diplomasi regional pun ikut terdampak; kabut asap lintas batas telah memicu keluhan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei, yang menuntut Indonesia lebih serius menangani karhutla. Pertanyaannya, mampukah Indonesia memutus siklus tahunan ini dengan kombinasi teknologi, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat? Atau akankah salat istisqa menjadi ritual yang terus diulang di tengah gagalnya mitigasi struktural?