Prabowo Resmikan Program PLTS 100 GWp di Bali: Target 2029, Hemat Rp73,9 Triliun per Tahun

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program ambisius Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt peak (GWp) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8). Langkah ini menjadi sinyal kuat pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sekaligus menempatkan Indonesia di peta negara dengan proyek surya terbesar di dunia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan resminya menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air. Instruksi presiden cukup tegas: pembangunan 100 GWp harus tuntas pada 2029, dengan target antara 30 GWp pada tahun depan. Lebih dari sekadar angka, proyek ini diperkirakan menghemat biaya listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun, sebuah efisiensi yang jarang terjadi di sektor energi nasional.

Data menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan realisasi. Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp, namun kapasitas terpasang hingga April 2026 baru mencapai 1,5 GWp. Artinya, kurang dari 0,05 persen potensi yang tergarap. Program ini dirancang bertahap: 17 GWp pada tahap pertama, 18 GWp pada tahap kedua, dan 30 GWp pada tahap ketiga, dengan total 65 GWp yang sudah terpetakan hingga saat ini.

Sepanjang 2025, pemerintah telah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan (EBT) senilai Rp103,3 miliar, terdiri dari 12 PLTS dan tiga pembangkit mikrohidro, yang melayani 1.831 kepala keluarga dan 131 fasilitas umum. Pada 2026, pembangunan berlanjut di 39 lokasi PLTS Terpadu untuk 4.259 rumah tangga dengan anggaran Rp450,2 miliar, serta tiga lokasi PLTMH untuk 464 rumah tangga senilai Rp50,4 miliar. Program listrik desa juga telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi, dengan 220.845 rumah tangga menerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Program ini tidak hanya berorientasi pada ketahanan energi, tetapi juga dirancang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Investasi yang mengalir ke pembangkit, baterai, dan jaringan diperkirakan akan memperkuat industri solar PV dalam negeri. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, proyek ini diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, dengan lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs. Ini menjadi peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia di tengah transformasi ekonomi hijau global.

“Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS sekaligus penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.

Bagi Indonesia, langkah ini memiliki implikasi luas. Pertama, mengurangi beban subsidi energi fosil yang selama ini membebani APBN. Kedua, meningkatkan kemandirian energi nasional di tengah gejolak harga minyak dunia. Ketiga, membuka peluang investasi asing di sektor energi terbarukan, sejalan dengan komitmen pemerintah mencapai net zero emission pada 2060. Namun, tantangan tetap ada: percepatan pembangunan infrastruktur, ketersediaan lahan, dan integrasi ke jaringan listrik nasional harus dikelola dengan cermat.

Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp akan terus dikawal secara bertahap dan terukur. Dengan target yang ambisius dan dukungan regulasi yang jelas, Indonesia berpeluang menjadi pemain kunci dalam rantai pasok energi surya global. Pertanyaannya, mampukah birokrasi dan industri dalam negeri mengejar tenggat 2029 yang hanya berjarak tiga tahun lagi? Jawabannya akan menentukan apakah program ini menjadi tonggak sejarah atau sekadar wacana.