Penerima Pensiun Korsel Tembus 9,1 Juta Orang: Ledakan Lansia dan Ancaman Dana Pensiun

SEOUL — Jumlah warga Korea Selatan berusia 65 tahun ke atas yang menerima pensiun melonjak 5,6 persen menjadi 9,12 juta orang pada 2024. Angka ini menjadi alarm baru bagi pemerintah di tengah laju penuaan penduduk yang tak terbendung, sekaligus menguji ketahanan sistem jaminan sosial nasional.

Kementerian Data dan Statistik Korsel, Selasa (25/8/2026), melaporkan bahwa rata-rata pembayaran pensiun bulanan juga naik 6 persen menjadi 737.000 won (sekitar US$530 atau Rp8,5 juta). Namun, di balik kenaikan itu, kesenjangan yang menganga antara penerima pria dan wanita tetap menjadi sorotan. Pria rata-rata menerima 957.000 won per bulan, sementara wanita hanya 546.000 won — selisih hampir dua kali lipat.

Fenomena ini bukan sekadar soal angka. Struktur usia penerima pun bercerita banyak: kelompok usia 65-69 tahun mendapat rata-rata 858.000 won, sedangkan mereka yang berusia 80 tahun ke atas hanya 577.000 won. Artinya, semakin tua seseorang, semakin kecil manfaat pensiun yang dinikmatinya — sebuah paradoks yang kerap memicu perdebatan tentang kecukupan dana hari tua.

Di sisi lain, partisipasi kelompok usia produktif justru menunjukkan tren sebaliknya. Jumlah peserta pensiun berusia 18-59 tahun turun 1,1 persen menjadi 23,48 juta orang pada 2024. Ini adalah sinyal bahaya: semakin sedikit pekerja aktif yang membiayai pensiun, sementara jumlah pensiunan terus bertambah. Kombinasi ini menempatkan Korsel di persimpangan kebijakan yang sulit — antara menaikkan iuran, menunda usia pensiun, atau memangkas manfaat.

Bagi Indonesia, kasus Korsel adalah cermin yang relevan. Meski Indonesia masih menikmati bonus demografi, pemerintah tengah merancang program pensiun yang lebih inklusif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan proporsi penduduk lanjut usia Indonesia diproyeksikan mencapai 20 persen pada 2045. Tanpa perencanaan matang, Indonesia berpotensi menghadapi masalah serupa: dana pensiun yang menipis di tengah membengkaknya jumlah lansia.

Para analis menilai bahwa tanpa reformasi struktural, sistem pensiun Korsel akan menghadapi defisit besar dalam dua dekade mendatang. Beberapa pakar mengusulkan penyesuaian otomatis usia pensiun seiring harapan hidup, sementara yang lain mendorong perluasan skema pensiun swasta. Namun, langkah-langkah itu pasti memicu resistensi politik, terutama dari generasi muda yang merasa terbebani iuran.

Pertanyaan besarnya kini: akankah pemerintah Korsel berani mengambil keputusan tidak populer demi menyelamatkan masa depan pensiun warganya? Atau akankah mereka meniru negara-negara lain yang terlambat bertindak, dan akhirnya terpaksa memangkas manfaat secara drastis? Jawabannya akan menentukan kualitas hidup jutaan lansia Korsel — dan menjadi pelajaran berharga bagi negara berkembang seperti Indonesia yang sedang membangun fondasi jaminan sosialnya.