Yenny Wahid: Muktamar NU 2026 Bukan Sekadar Ganti Ketua, Rekonsiliasi Harga Mati

Jombang — Putri Presiden keempat RI, Yenny Wahid, menegaskan bahwa rekonsiliasi menjadi syarat mutlak pasca Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Ia memperingatkan bahwa siapa pun yang terpilih sebagai ketua umum nanti, tugas pertamanya bukanlah merayakan kemenangan, melainkan menyatukan seluruh faksi yang selama ini terlibat dalam ketegangan internal.

Pernyataan tersebut disampaikan Yenny di Jombang, Jawa Timur, Rabu (18/8/2026), menanggapi dinamika menjelang hajatan terbesar organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Ia menilai muktamar yang akan digelar pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas tidak boleh direduksi menjadi sekadar ajang pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, muktamar harus menjadi momentum untuk mengakhiri gesekan dan memperkuat soliditas warga NU.

"Siapa pun yang menang, kewajiban utamanya adalah menyatukan seluruh faksi yang terlibat dalam pertikaian," ujar Yenny, menggarisbawahi pentingnya konsolidasi menyeluruh oleh pengurus baru nanti. Ia menekankan bahwa proses rekonsiliasi harus berjalan tanpa mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, dan seluruh elemen NU perlu kembali berpegang pada prinsip dasar serta warisan para pendiri organisasi.

Yenny, yang juga dikenal sebagai aktivis dan tokoh perempuan NU, mengingatkan agar dinamika menjelang muktamar tidak melahirkan faksi-faksi baru yang justru memperpanjang ketegangan. Ia berharap kepemimpinan baru nanti mampu merangkul semua kelompok, sehingga warga NU dapat kembali berjalan bersama. "Jangan sampai muktamar hanya menghasilkan siapa yang menang dan kalah. Yang lebih penting adalah bagaimana setelah muktamar seluruh warga NU bisa bersatu," tegasnya.

Pernyataan Yenny ini muncul di tengah hiruk-pikuk persiapan muktamar yang diwarnai banyaknya kandidat ketua umum. Beberapa pengamat menilai hal ini sebagai tanda kegairahan politik di internal NU, namun juga berpotensi memicu perpecahan jika tidak dikelola dengan bijak. Ketua PBNU sendiri sebelumnya menegaskan bahwa muktamar akan fokus pada program dan arah kepemimpinan, bukan sekadar bagi-bagi kursi.

Bagi Indonesia, muktamar NU bukan sekadar perhelatan internal organisasi. Dengan puluhan juta anggota dan jaringan pesantren yang tersebar di seluruh negeri, arah kepemimpinan NU akan berdampak pada stabilitas sosial-politik nasional. Rekonsiliasi yang berhasil akan memperkuat peran NU sebagai perekat kebangsaan, sementara kegagalan dalam menyatukan faksi dapat memicu gejolak yang berimplikasi luas, termasuk pada peta politik menjelang pemilu 2029.

Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah para kandidat ketua umum mampu menempatkan kepentingan organisasi di atas ambisi pribadi? Atau justru muktamar akan menjadi ajang pertarungan yang meninggalkan luka berkepanjangan? Jawabannya akan menentukan wajah NU dalam satu dekade ke depan, dan pada akhirnya, bagaimana ormas terbesar di Indonesia ini menjalankan peran historisnya sebagai penjaga moralitas dan persatuan bangsa.