Prabowo Instruksikan Edukasi Karhutla hingga Akar Rumput, Siapkan Ekskavator untuk Gantikan Pembakaran Lahan

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk menggencarkan edukasi bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga ke tingkat masyarakat paling bawah, menyusul kondisi cuaca ekstrem kering yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan. Instruksi ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, di mana ia memantau langsung upaya pemadaman dan menyerap laporan kebutuhan di lapangan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam keterangannya di Palangka Raya, Sabtu, mengungkapkan bahwa Presiden meminta edukasi dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Menurutnya, sosialisasi ini krusial karena dalam kondisi cuaca yang sangat kering, percikan api sekecil apa pun dapat dengan cepat membesar menjadi kebakaran yang merugikan. “Kami diminta untuk tidak bosan memberikan edukasi kepada masyarakat sampai ke level yang paling bawah,” ujarnya.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Data historis menunjukkan bahwa sebagian besar karhutla di Indonesia dipicu oleh aktivitas manusia, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar. Meskipun sudah ada aturan yang melarang, praktik ini masih marak, terutama di daerah dengan lahan gambut yang mudah terbakar. Pemerintah pusat menilai pendekatan represif saja tidak cukup; perlu ada perubahan perilaku yang dimulai dari pemahaman masyarakat akan risiko dan dampak jangka panjang karhutla.

Selain edukasi, pemerintah juga menyiapkan solusi konkret untuk mengatasi akar masalah. Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden telah memutuskan penambahan alat berat, seperti ekskavator, untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa harus membakar. “Jika masyarakat membutuhkan lahan untuk dibuka, pemerintah akan hadir dengan memberikan bantuan peralatan,” katanya. Langkah ini diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan.

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Prasetyo mengakui bahwa terdapat aturan daerah yang memungkinkan praktik pembukaan lahan dengan cara tertentu, yang kerap disalahartikan sebagai izin untuk membakar. Dalam rapat koordinasi, dibahas penyesuaian regulasi agar tidak ada lagi celah hukum yang membenarkan pembakaran. Pemerintah pusat berkomitmen untuk hadir dengan dukungan peralatan bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan.

Bagi Indonesia, karhutla bukan sekadar bencana lingkungan, tetapi juga masalah kesehatan dan ekonomi. Asap dari kebakaran lahan kerap menyebabkan kabut asap lintas batas yang mengganggu pernapasan, mengganggu penerbangan, dan merugikan sektor pariwisata. Di tingkat regional, kabut asap dari Kalimantan dan Sumatera sering kali mencapai negara tetangga, memicu ketegangan diplomatik. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui edukasi dan penyediaan alat berat ini merupakan investasi jangka panjang yang penting.

Para pengamat menilai bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam mengawal implementasi di lapangan. Penyediaan ekskavator saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu, perlu ada insentif bagi masyarakat yang beralih ke metode pembukaan lahan tanpa bakar, misalnya melalui program perhutanan sosial atau bantuan teknis pertanian.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah seberapa cepat pemerintah dapat mengubah kebiasaan turun-temurun ini. Apakah edukasi dan bantuan alat berat mampu menekan angka karhutla secara signifikan di musim kemarau mendatang? Atau justru diperlukan pendekatan yang lebih radikal, seperti moratorium pembukaan lahan gambut? Yang jelas, langkah Presiden ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani salah satu bencana tahunan yang paling merugikan di Indonesia.