OJK Resmikan Henry Rialdi sebagai Deputi Bursa Mineral, Sinyal Percepatan Pemberantasan Transfer Pricing

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi melantik Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), sebuah posisi baru yang menjadi tulang punggung upaya pemerintah membangun bursa komoditas dalam negeri. Pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, di Jakarta pada Rabu (19/8/2026) ini bukan sekadar seremonial, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah serius memberantas praktik transfer pricing dan under-invoicing yang selama ini menggerus pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.

Kehadiran Henry Rialdi di posisi strategis ini merupakan jawaban atas mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi BMKS. Langkah ini juga menindaklanjuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026, yang secara eksplisit menaruh harapan besar pada bursa ini sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas. “Harapan negara sangat besar akan suksesnya Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” ujar Friderica dalam keterangan resminya, menegaskan bahwa bursa ini diharapkan mampu menjawab persoalan praktik transfer pricing dan under-invoicing yang selama ini sangat merugikan bangsa.

Indonesia, sebagai salah satu produsen utama berbagai mineral dan komoditas strategis, selama ini belum menikmati manfaat optimal dari posisinya. Pembentukan harga sejumlah komoditas masih sering terjadi di luar negeri, membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi pasar global dan praktik manipulasi harga. Dengan adanya BMKS, OJK berharap perdagangan komoditas dapat dilakukan secara transparan dan terintegrasi di dalam negeri, sehingga nilai tambah yang diperoleh bisa lebih besar. “Keberadaan BMKS diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi dan integritas perdagangan, namun juga memperkuat pembentukan harga di dalam negeri serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya mineral,” tambah Friderica.

Bagi investor dan pelaku industri di Indonesia, langkah ini merupakan titik balik yang patut dicermati. Selama ini, ketidakjelasan harga acuan komoditas sering menjadi kendala dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan adanya bursa resmi, diharapkan tercipta kepastian harga yang lebih baik, mengurangi risiko kerugian akibat praktik tidak sehat, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Namun, keberhasilan bursa ini tidak akan datang dengan sendirinya. OJK perlu menyusun Peraturan OJK (POJK) yang komprehensif, membangun infrastruktur perdagangan yang andal, dan memastikan pengawasan yang ketat agar bursa benar-benar berfungsi sebagai ekosistem yang kredibel.

Friderica menekankan bahwa pengisian jabatan ini adalah langkah awal dalam mempersiapkan kerangka pengaturan, pengawasan, dan pengembangan ekosistem BMKS. “Tentunya kita perlu mempersiapkan sejak awal, mulai dari POJK, pengaturan, hingga pengawasan, agar kehadiran BMKS dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan mandat yang diberikan kepada OJK,” katanya. Fungsi pengaturan dan pengawasan ini diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan perdagangan mineral dan komoditas strategis berlangsung secara teratur, transparan, dan berintegritas, sekaligus memperkuat pengelolaan risiko dan tata kelola.

Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana mengimplementasikan bursa ini secara efektif. Pertanyaan yang menggantung adalah: apakah OJK mampu membangun infrastruktur dan regulasi yang cukup kuat untuk menarik partisipasi pelaku pasar, baik domestik maupun internasional? Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan menjadi pemain kunci dalam perdagangan komoditas global, tetapi juga mampu memutus rantai praktik bisnis yang tidak adil. Namun, jika gagal, bursa ini hanya akan menjadi wacana tanpa dampak nyata. Semua mata kini tertuju pada langkah konkret OJK dan Henry Rialdi dalam mewujudkan mandat besar ini.