PM Laos Desak Pengawasan Ketat di Zona Ekonomi Segitiga Emas: Investasi US$10 Miliar Belum Optimal

Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone, menggarisbawahi perlunya pengawasan yang lebih ketat dan pembangunan berkelanjutan di Zona Ekonomi Khusus Segitiga Emas (GTSEZ), sebuah kawasan yang telah menyerap investasi sekitar US$10 miliar sejak 2007. Dalam kunjungan kerjanya pada Selasa (18/8), ia menyoroti kesenjangan antara realisasi proyek dan target kontrak yang baru mencapai 60 persen, sebuah sinyal bahwa pengelolaan kawasan strategis ini belum berjalan optimal.

GTSEZ yang membentang di distrik Tonpheung, Provinsi Bokeo, memiliki luas 10.000 hektar dengan 3.000 hektar dialokasikan untuk komersial dan 7.000 hektar untuk kawasan hutan. Selama 19 tahun, kawasan ini telah menarik berbagai sektor usaha, mulai dari manufaktur, properti, perhotelan, hingga perbankan dan pariwisata. Namun, di balik angka investasi yang menggiurkan, Perdana Menteri menilai bahwa efektivitas pengelolaan masih jauh dari harapan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap regulasi dan transparansi transaksi.

Salah satu arahan kunci yang disampaikan Sonexay adalah penguatan sistem layanan satu pintu untuk meningkatkan iklim investasi. Ia juga menekankan pentingnya sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, seperti pariwisata, manufaktur, pengolahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menarik investasi yang lebih berkualitas, bukan sekadar mengejar kuantitas.

Lebih jauh, Sonexay memerintahkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap Undang-Undang Perusahaan dan mewajibkan seluruh transaksi perdagangan, investasi, upah, dan layanan dilakukan melalui sistem perbankan Laos. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan praktik ekonomi bawah tanah yang kerap terjadi di kawasan perbatasan. Selain itu, ia juga meminta pengaturan yang lebih ketat terhadap arus masuk dan keluar orang di zona tersebut, serta perbaikan perjanjian konsesi agar selaras dengan legislasi yang berlaku.

Kerja sama regional juga menjadi sorotan utama. Sonexay mendorong peningkatan konektivitas udara dengan negara-negara tetangga dan mekanisme pengelolaan tenaga kerja asing yang lebih efektif. Kawasan yang berbatasan langsung dengan Myanmar, Thailand, dan dekat dengan China ini memang memiliki daya tarik besar karena aksesnya ke pasar konsumen dan tenaga kerja yang luas. Namun, tanpa regulasi yang solid, potensi tersebut bisa menjadi bumerang, terutama terkait isu keamanan dan ketenagakerjaan.

Bagi Indonesia, langkah Laos ini menjadi cermin bagi pengelolaan kawasan ekonomi khusus (KEK) di dalam negeri. Meski Indonesia tidak berbagi perbatasan darat dengan Laos, tantangan serupa muncul dalam hal pengawasan investasi dan kepatuhan regulasi. Pengalaman Laos menunjukkan bahwa besarnya investasi tidak menjamin efektivitas pembangunan jika tata kelola lemah. Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk memperketat evaluasi KEK yang ada, seperti di Mandalika atau Morotai, agar realisasi investasi tidak hanya berhenti di atas kertas.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah Laos mampu menindaklanjuti arahan PM dengan kebijakan konkret di lapangan. Dengan tekanan untuk menarik investasi asing di tengah persaingan regional, langkah tegas seperti mewajibkan transaksi melalui bank lokal bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini meningkatkan transparansi, namun di sisi lain berisiko mengurangi daya tarik bagi investor yang terbiasa dengan fleksibilitas. Namun, jika berhasil, GTSEZ bisa menjadi model kawasan ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga akuntabel.