Anggaran 2027 Malaysia: M40 Jadi Prioritas Utama, Pemerintah Siapkan Langkah Baru

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa kelompok berpenghasilan menengah atau M40 akan menjadi sorotan utama dalam Anggaran 2027. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri sesi konsultasi anggaran di Kementerian Keuangan, Putrajaya, Selasa (19/8/2026). Pemerintah, kata dia, tengah menyusun daftar langkah prioritas untuk meringankan beban ekonomi kelompok tersebut, yang selama ini kerap terjepit di antara subsidi pemerintah dan tekanan biaya hidup.

Fokus pada M40 bukanlah hal baru bagi pemerintahan Madani. Sejak 2023, berbagai insentif telah digulirkan, termasuk pemotongan tarif pajak penghasilan pribadi sebesar dua poin persentase untuk setiap lapisan penghasilan di atas RM35.000 hingga RM100.000. Langkah ini, menurut Kementerian Keuangan, telah memberikan tambahan pendapatan hingga RM1.300 bagi sekitar 2,4 juta wajib pajak. Namun, tantangan ekonomi global dan kenaikan biaya hidup membuat pemerintah merasa perlu untuk terus menghadirkan kebijakan baru yang lebih tepat sasaran.

Menteri Keuangan II, Amir Hamzah Azizan, memaparkan tiga pilar utama yang akan memandu penyusunan anggaran: menaikkan langit-langit (raising the ceiling), menaikkan lantai (raising the floor), dan memperkuat tata kelola yang baik. Pilar pertama berfokus pada peningkatan daya saing Malaysia melalui investasi berkualitas, produktivitas, dan pengembangan industri strategis. Dukungan juga akan diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perusahaan rintisan melalui akses pembiayaan, digitalisasi, dan inovasi. Targetnya, produk lokal mampu menembus rantai nilai global dengan label 'Made by Malaysia'.

Pilar kedua, 'raising the floor', menekankan perbaikan layanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan modal manusia. Pemerintah juga akan menggandeng organisasi non-pemerintah dan mitra strategis untuk menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan. "Kerja sama ini penting untuk memperkuat jaring pengaman sosial sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal," ujar Amir Hamzah. Adapun pilar ketiga, tata kelola, diarahkan untuk menyederhanakan regulasi, memfasilitasi investasi, dan mengurangi birokrasi yang berbelit.

Bagi Indonesia, kebijakan fiskal Malaysia ini menarik untuk dicermati. Kelompok menengah di Indonesia, yang kerap disebut kelas menengah rentan, menghadapi tantangan serupa: pendapatan yang tidak meningkat signifikan sementara biaya hidup terus merangkak. Pemerintah Indonesia sendiri tengah merancang berbagai skema bantuan, termasuk perluasan subsidi dan reformasi perpajakan. Pengalaman Malaysia dalam menyeimbangkan insentif pajak dengan perluasan jaring pengaman sosial bisa menjadi pelajaran berharga, terutama dalam merancang kebijakan yang tidak hanya menyentuh kelompok miskin tetapi juga melindungi kelas menengah dari jurang kemiskinan.

Anggaran 2027, yang akan menjadi anggaran kelima di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim, diharapkan mampu menjawab tiga hal: meredam biaya hidup, memperluas jaring pengaman sosial, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Namun, pertanyaan besarnya adalah: apakah langkah-langkah ini cukup untuk mengangkat M40 ke kelas yang lebih sejahtera, atau justru hanya menjadi plester sementara di tengah gejolak ekonomi global? Para pengamat akan mencermati detail kebijakan yang akan diumumkan pada Oktober mendatang, sementara pemerintah Indonesia juga akan memantau dampaknya terhadap stabilitas kawasan.