DPR Desak Relokasi Anggaran untuk Percepatan Penanganan Gempa NTT

Langkah konkret untuk mempercepat pemulihan pascagempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mengerucut: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah segera merelokasi anggaran agar penanganan di lapangan tidak tersendat. Tekanan ini muncul di tengah data terbaru yang menunjukkan ribuan rumah dan fasilitas umum rusak, menuntut respons cepat yang tidak bisa menunggu siklus anggaran normal.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dalam Rapat Paripurna di kompleks parlemen Senayan, Selasa, mengungkapkan bahwa rombongan pimpinan dan anggota DPR akan bertolak ke NTT pada Rabu bersama Menteri Keuangan dan sejumlah menteri terkait. Tujuan utamanya bukan sekadar menyalurkan bantuan simbolis, melainkan memastikan relokasi anggaran yang dianggap perlu segera dieksekusi. “Kita minta laporan kondisi existing, kemudian langkah taktis yang diambil pada masa tanggap darurat, kemudian juga penanganan yang harus segera cepat dilakukan,” ujar Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal saat meninjau lokasi di Ruteng, Manggarai, Minggu.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari fungsi pengawasan yang dijalankan DPR sejak hari pertama bencana. Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) telah bergerak lebih awal untuk mengawal percepatan penanganan korban dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi. Menurut Cucun, berbagai masukan dari pemerintah daerah dan kementerian akan dibawa ke Jakarta untuk dikoordinasikan dalam satu hingga dua hari ke depan, sebuah tenggat yang menunjukkan urgensi tinggi dalam pengambilan keputusan.

Bencana yang terjadi pada Sabtu lalu ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga kerusakan fisik yang masif. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT mencatat 7.968 rumah dan 744 fasilitas umum serta infrastruktur rusak akibat guncangan. Angka ini menjadi dasar bagi DPR untuk mendesak percepatan, karena setiap hari keterlambatan berarti semakin lama warga mengungsi tanpa tempat tinggal yang layak.

Bagi Indonesia, bencana ini menjadi ujian nyata bagi ketangguhan sistem penanggulangan bencana nasional. Relokasi anggaran yang didorong DPR menunjukkan adanya fleksibilitas fiskal yang harus dimiliki pemerintah dalam situasi darurat. Namun, pertanyaan yang lebih dalam muncul: apakah mekanisme ini cukup cepat dan efisien untuk menjangkau daerah-daerah terpencil di NTT yang aksesnya terbatas? Pengalaman gempa-gempa sebelumnya menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga sering menjadi titik lemah, dan kali ini DPR berusaha memastikan hal itu tidak terulang.

Kunjungan gabungan yang melibatkan Menteri Keuangan juga mengirim sinyal bahwa pendanaan darurat akan menjadi prioritas. Dengan melibatkan langsung pengelola fiskal negara, diharapkan proses pencairan dana dapat dipersingkat dan tidak terjebak dalam birokrasi yang berbelit. Ini sejalan dengan harapan masyarakat yang membutuhkan bantuan segera, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga perbaikan infrastruktur dasar.

Ke depan, efektivitas langkah ini akan terlihat dari seberapa cepat warga dapat kembali menghuni rumah mereka dan memulihkan mata pencaharian. Apakah relokasi anggaran ini akan menjadi preseden bagi penanganan bencana di masa depan, atau justru menyoroti perlunya dana abadi kebencanaan yang lebih siap sedia? Jawabannya mungkin akan ditemukan dalam beberapa pekan ke depan, ketika proses rekonstruksi mulai berjalan dan masyarakat NTT berjuang bangkit dari puing-puing.