Karhutla Kalimantan: Anggota DPR Desak Perlindungan Warga Jadi Prioritas Utama
Baca dalam 60 detik
- Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menuntut pemerintah menempatkan keselamatan warga di atas segalanya dalam penanganan karhutla Kalimantan.
- Ia menyoroti perlunya respons cepat berbasis data, verifikasi hotspot, dan kesiapan fasilitas kesehatan untuk kelompok rentan.
- BMKG memprediksi musim hujan baru datang pertengahan Oktober, sehingga risiko karhutla berulang masih terbuka lebar.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan tidak boleh mengesampingkan perlindungan terhadap warga terdampak. Pernyataan ini muncul di tengah meluasnya titik api yang mengganggu aktivitas penerbangan dan mengancam kesehatan masyarakat.
Menurut Hetifah, karhutla kini bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi bencana yang berdampak langsung pada keselamatan, mobilitas, dan kesehatan warga. Ia menekankan bahwa ketika asap mulai membatasi jarak pandang dan mengganggu aktivitas harian, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan penanganan.
Politisi asal Kalimantan Timur ini mendesak pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker yang layak, serta informasi kualitas udara yang transparan. Perhatian khusus juga harus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil yang paling berisiko mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap.
Hetifah juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam memperkuat sistem komando di lapangan. Ia menekankan bahwa setiap titik api yang terdeteksi harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti, tanpa jeda yang panjang antara deteksi dan pemadaman.
"Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Di sisi lain, Hetifah mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengerahkan personel gabungan, memperkuat pemadaman darat, serta menggunakan water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi kering masih mungkin berlangsung dalam beberapa pekan ke depan, dan pemerintah harus menyiapkan skenario untuk menghadapi kemungkinan karhutla berulang.
"Artinya, kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali," kata Hetifah.
Peringatan ini datang saat Presiden Prabowo Subianto dilaporkan bertolak ke Kalimantan untuk memimpin langsung penanganan karhutla. Kehadiran kepala negara di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah serius menangani bencana ini, namun pengawasan ketat terhadap perlindungan warga tetap diperlukan.
Bagi warga Kalimantan dan Indonesia pada umumnya, kabut asap karhutla bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga mengganggu perekonomian lokal, pendidikan, dan aktivitas sosial. Dengan prediksi musim hujan yang masih jauh, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara upaya pemadaman dan perlindungan warga dalam jangka panjang?
