Anggaran 2027 Malaysia Prioritaskan Kelas Menengah: Ini Dampaknya bagi Indonesia

KUALA LUMPUR — Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa kelompok berpendapatan menengah (M40) akan menjadi prioritas utama dalam penyusunan Anggaran 2027. Pernyataan ini disampaikan setelah sesi konsultasi publik yang digelar Kementerian Keuangan pada Selasa (18/8), menandakan arah kebijakan fiskal yang semakin berpihak pada kelas menengah di tengah tekanan biaya hidup yang meluas.

Dalam sambutannya, Anwar yang juga menjabat Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan daftar langkah strategis untuk meringankan beban ekonomi M40. “Kami memiliki daftar area prioritas untuk mengurangi beban, termasuk untuk kelompok M40,” ujarnya. Anggaran 2027 dijadwalkan dibacakan di parlemen pada 9 Oktober mendatang, dan akan menjadi anggaran kelima di bawah kerangka ekonomi Madani.

Langkah ini bukan tanpa dasar. Sejak 2023, pemerintah Malaysia telah memangkas tarif pajak penghasilan pribadi sebesar dua poin persentase untuk setiap lapisan penghasilan di atas RM35.000 hingga RM100.000. Kebijakan ini memberikan tambahan pendapatan hingga RM1.300 bagi sekitar 2,4 juta wajib pajak. Selain itu, berbagai insentif lain seperti Bantuan Awal Persekolahan sebesar RM150 per siswa dan dua putaran pembayaran Sumbangan Asas Rahmah (SARA) senilai RM100 untuk warga berusia 18 tahun ke atas telah digulirkan.

Kementerian Keuangan Malaysia juga menyoroti berbagai keringanan pajak yang menyasar kebutuhan dasar M40, seperti biaya pendidikan anak usia dini hingga RM3.000, perawatan rehabilitasi untuk anak berkebutuhan khusus hingga RM10.000, serta pembebasan bea meterai untuk pembelian rumah pertama. Insentif ini dirancang untuk menjawab tantangan biaya hidup yang semakin tinggi, terutama di kota-kota besar.

Bagi Indonesia, kebijakan fiskal Malaysia ini menjadi cermin penting. Kelas menengah Indonesia, yang juga menghadapi tekanan daya beli, kerap menjadi penopang konsumsi domestik. Jika Malaysia mampu meringankan beban M40 melalui instrumen pajak dan bantuan langsung, Indonesia dapat mempertimbangkan langkah serupa untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan inklusif. Namun, perlu diingat bahwa struktur fiskal dan basis pajak kedua negara berbeda, sehingga adopsi kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi domestik.

Menurut pengamat ekonomi regional, fokus pada M40 di Malaysia menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar pertumbuhan ekonomi ke arah pemerataan kesejahteraan. Langkah ini juga dapat meningkatkan daya saing Malaysia dalam menarik investasi, karena kelas menengah yang kuat cenderung mendorong konsumsi dan stabilitas politik. Sesi konsultasi yang melibatkan 400 perwakilan dari industri, LSM, dan akademisi menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan aspirasi publik sebelum menetapkan kebijakan.

Ke depan, publik menanti apakah Anggaran 2027 akan benar-benar merealisasikan janji-janji tersebut atau sekadar retorika politik. Dengan defisit fiskal yang masih menjadi perhatian, pemerintah Malaysia perlu menyeimbangkan antara ekspansi belanja dan keberlanjutan fiskal. Pertanyaannya, akankah kebijakan ini cukup untuk mengangkat daya beli M40 secara signifikan, atau justru menambah beban utang negara? Jawabannya akan menentukan arah ekonomi Malaysia dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi negara tetangga seperti Indonesia.