Safari Jokowi ke PSI: Membaca Strategi First-Mover Menuju Pemilu 2029

Mantan Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan kedekatannya dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui serangkaian safari politik ke sejumlah daerah, teranyar di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir Juli hingga awal Agustus 2026. Langkah ini tidak sekadar kunjungan seremonial, melainkan sinyal kuat bahwa Jokowi tengah memanaskan mesin politik PSI jauh sebelum kontestasi legislatif 2029 dimulai.

Setelah sebelumnya tampil mengenakan atribut PSI di Lampung pada Juni 2026, kehadiran Jokowi di NTT untuk menghadiri rapat koordinasi daerah partai berlambang mawar itu menegaskan pola keterlibatan yang semakin intensif. Dalam kalkulasi politik, gerak awal seperti ini kerap disebut sebagai first-mover advantage—konsep yang lazim dipakai di dunia bisnis, tetapi juga relevan untuk membaca dinamika elektoral. Semakin dini sebuah partai hadir di hadapan pemilih, semakin panjang waktu yang dimilikinya untuk membangun pengenalan, menguji pesan, dan mengonsolidasikan jaringan.

Setidaknya ada tiga keuntungan yang bisa dipetik PSI dari strategi ini. Pertama, asosiasi: kehadiran Jokowi yang terus-menerus akan membuat publik semakin mengidentikkan dirinya dengan PSI, menggeser memori lama yang melekat pada PDIP atau bahkan Gerindra. Kedua, penguasaan agenda: ketika partai lain belum gencar berkampanye, PSI memiliki ruang lebih leluasa untuk mendefinisikan narasi politiknya sendiri. Ketiga, konsolidasi organisasi: tiga tahun adalah waktu yang cukup untuk memperbaiki kelemahan internal, memperkuat kaderisasi, dan membangun basis di daerah.

Namun, keunggulan bergerak lebih awal tidak otomatis berbanding lurus dengan kemenangan. Sejarah mencatat, partai yang bergerak belakangan pun bisa melakukan manuver kejutan. Contohnya, PAN yang kerap menggandeng figur selebritas menjelang pencalonan untuk menembus ambang batas parlemen. Meski demikian, PSI kini memiliki momentum yang tidak dimiliki partai lain: akses langsung ke figur populer seperti Jokowi yang masih memiliki daya tarik elektoral kuat.

Pertarungan sesungguhnya adalah merebut ceruk pemilih yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi. Data exit poll PRC menunjukkan bahwa loyalis Jokowi banyak berpihak ke Gerindra dan PDIP pada 2024. Gerindra diuntungkan oleh pasangan Prabowo-Gibran, sementara PDIP memiliki ikatan historis karena Jokowi pernah menjadi kader utama partai tersebut. Kini, PSI berusaha mengubah peta itu dengan menempatkan Jokowi sebagai ikon baru partainya.

Namun, perpindahan dukungan tidak sesederhana memindahkan barang. Dalam politik, dikenal istilah lag effect—asosiasi politik yang tidak bisa langsung putus. Seorang pemilih mungkin masih mengaitkan Jokowi dengan PDIP meski hubungan keduanya telah retak. Dibutuhkan waktu dan konsistensi untuk membangun memori baru di benak publik. Selama Jokowi terus tampil bersama PSI, perlahan memori kolektif "Jokowi adalah PDIP" bisa bergeser menjadi "Jokowi adalah PSI".

Para akademisi menilai dukungan tokoh seperti mantan presiden memang dapat memengaruhi pilihan pemilih, terutama ketika informasi tentang partai atau kandidat terbatas. Studi tentang endorsement politik menunjukkan bahwa dukungan elite bisa meningkatkan elektabilitas secara signifikan. Namun, efek ini tidak seragam; konteks dan preferensi pemilih tetap memegang peran penting. Elektabilitas PSI tidak akan melonjak hanya karena Jokowi, sebab pemilih juga mempertimbangkan kebijakan, rekam jejak, dan identitas partai.

Jika asosiasi "Jokowi-PSI" semakin menguat, PDIP diprediksi menjadi pihak yang paling dirugikan. Sebagian modal politik PDIP selama ini bertumpu pada warisan Jokowi. Sementara Gerindra menghadapi persoalan berbeda: partai ini menikmati efek Jokowi pada 2024 melalui Gibran. Pertanyaan yang muncul kemudian: jika suatu saat Gibran tidak lagi berada di sisi Prabowo, ke mana pemilih yang puas terhadap era Jokowi akan bergerak? Belum ada jawaban pasti, karena pemilih tidak selalu mengikuti tokoh secara mekanis.

Terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa PSI akan mengambil alih seluruh basis pemilih Jokowi. Partai lain masih punya waktu untuk merespons, memperkuat organisasi, atau menawarkan agenda baru. Pelajaran penting dari dinamika ini adalah bahwa kompetisi elektoral sebenarnya dimulai jauh sebelum masa kampanye resmi. Pemilih mulai menentukan siapa yang mereka kenali, percaya, dan asosiasikan dengan tokoh tertentu sejak dini. Jokowi kini tengah berupaya membangun asosiasi baru—dari "Jokowi-PDIP" atau "Jokowi-Prabowo" menjadi "Jokowi-PSI".

Keberhasilan strategi ini masih menjadi tanda tanya besar. Namun, jika PSI mampu menjaga momentum, memperkuat organisasi di daerah, dan mengonversi popularitas Jokowi menjadi dukungan nyata, maka keunggulan terbesarnya bukan hanya karena bergerak lebih awal, melainkan karena memiliki waktu lebih panjang untuk membiasakan pemilih melihat Jokowi sebagai bagian dari PSI. Pertanyaannya, akankah partai-partai lain tinggal diam menyaksikan pergeseran ini?