Wang Yi Kunjungi Seoul, Desak Korea Selatan Jaga Keseimbangan dengan Tiongkok di Tengah Tekanan AS
Baca dalam 60 detik
- Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, dalam kunjungan ke Seoul menekankan pentingnya otonomi strategis Korea Selatan dan penolakan terhadap konfrontasi blok.
- Kunjungan ini menandai upaya pemulihan hubungan bilateral setelah ketegangan akibat pengerahan THAAD, sekaligus merespons kritik keras Presiden AS Donald Trump terhadap sekutunya.
- Tiongkok mendukung dialog antar-Korea dan mengusulkan penghentian kebijakan bermusuhan AS terhadap Korea Utara sebagai kunci stabilitas kawasan.

Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, dalam kunjungan resminya ke Seoul pada Kamis (21/8), menyampaikan harapan agar Korea Selatan berkomitmen pada kebijakan yang bersahabat dengan Beijing. Ia juga menyerukan penghentian kebijakan bermusuhan Amerika Serikat terhadap Korea Utara sebagai langkah fundamental meredakan ketegangan di Semenanjung Korea. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya tekanan Washington terhadap Seoul dan upaya kedua negara untuk memulihkan hubungan yang sempat memburuk.
Kunjungan Wang Yi ke Korea Selatan menjadi sinyal kuat keinginan kedua negara untuk mengembalikan hubungan bilateral ke jalur yang lebih stabil. Sebelumnya, hubungan kedua negara sempat renggang akibat keputusan Seoul menggelar sistem pertahanan rudal THAAD milik AS pada 2017, yang memicu protes keras Beijing karena dianggap mengancam keamanan regional. Kini, dengan latar belakang kritik tajam Presiden AS Donald Trump terhadap Seoul, kunjungan ini menjadi ajang bagi Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan.
Dalam pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, Wang Yi memuji pemulihan hubungan yang disebutnya "komprehensif" dan berharap Seoul dapat "dengan teguh menjalankan kebijakan bersahabat terhadap Tiongkok." Ia juga menyebut peringatan 35 tahun hubungan diplomatik tahun depan sebagai momentum untuk memperdalam kemitraan strategis. Sementara itu, Lee menegaskan bahwa hubungan kedua negara telah menunjukkan hasil nyata sejak pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping dalam dua tahun berturut-turut, sebagaimana dikutip kantor kepresidenan Korea Selatan.
Pesan senada disampaikan Wang Yi saat bertemu Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Wi Sung Lac. Ia mendorong Seoul untuk mengejar "otonomi strategis yang sesungguhnya," menghindari konfrontasi blok, dan mengembangkan hubungan dengan negara-negara besar secara saling menguntungkan. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa Seoul terjepit di antara dua kekuatan besar, terutama setelah Trump memerintahkan pemendekan latihan militer gabungan AS-Korea Selatan yang dinilai mahal dan tidak tepat sasaran.
Isu Semenanjung Korea menjadi sorotan utama dalam pembicaraan. Wang Yi menegaskan bahwa cara mendasar untuk meredakan ketegangan adalah dengan mengatasi akar masalah, termasuk mendorong AS menghentikan kebijakan bermusuhannya terhadap Pyongyang. Ia juga mengulangi peringatan Beijing terhadap "kekuatan sayap kanan Jepang" dan menekankan bahwa kebangkitan militerisme Jepang tidak boleh dibiarkan. Pernyataan ini menegaskan posisi Tiongkok yang konsisten dalam isu-isu sejarah dan keamanan regional.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, meminta Wang Yi untuk berperan konstruktif dalam membawa Korea Utara kembali ke meja dialog. Cho juga memaparkan cetak biru Seoul untuk hidup berdampingan secara damai dengan Pyongyang, yang sebelumnya diungkapkan Lee Jae Myung. Lee mengusulkan diskusi antara pihak-pihak terkait untuk mengakhiri Perang Korea 1950-1953 dan mengubah gencatan senjata menjadi rezim perdamaian permanen, dengan harapan dapat menghentikan pengembangan nuklir Korea Utara. Wang Yi menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan harapan agar kedua Korea dapat menempuh jalan hidup berdampingan secara damai.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi strategis. Sebagai negara yang aktif dalam forum regional seperti ASEAN dan APEC, Indonesia berkepentingan terhadap stabilitas di Asia Timur. Ketegangan di Semenanjung Korea dapat berdampak pada rantai pasok global dan keamanan maritim, termasuk jalur pelayaran di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, sikap Tiongkok yang semakin vokal di kawasan menuntut Indonesia untuk cermat menjaga keseimbangan hubungan dengan semua kekuatan besar, sebagaimana prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang dianutnya.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Korea Selatan mampu mempertahankan otonomi strategisnya di tengah tarikan kepentingan AS dan Tiongkok. Dengan pemilihan umum AS yang semakin dekat dan kebijakan luar negeri yang tidak menentu, Seoul harus berhati-hati dalam melangkah. Sementara itu, tawaran dialog dari Lee Jae Myung kepada Korea Utara masih menggantung, dan dukungan Tiongkok akan menjadi faktor kunci. Apakah kunjungan Wang Yi ini akan menjadi titik balik bagi stabilitas kawasan, atau justru memperdalam persaingan dua kekuatan besar? Waktu yang akan menjawab.



