Bantuan Asing untuk Gempa NTT Belum Dibuka, Pemerintah Andalkan Logistik Lokal

Pemerintah menegaskan belum akan membuka keran bantuan internasional untuk percepatan penanganan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan alasan kebutuhan dasar warga terdampak masih bisa dipenuhi dari dalam negeri. Sikap ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8/2026), di tengah proses evakuasi dan rehabilitasi yang masih berjalan.

Prasetyo mengungkapkan, berdasarkan laporan harian dari petugas di lapangan, pasokan logistik dan pengungsian masih dalam kendali. "Semua masih bisa kita tangani dengan baik," katanya, menegaskan bahwa bantuan asing belum menjadi prioritas dalam situasi darurat saat ini. Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi publik mengenai kemungkinan keterlibatan lembaga internasional, mengingat skala kerusakan yang dilaporkan cukup luas.

Di sisi lain, pemerintah mulai menggeser fokus dari tanggap darurat ke tahap pemulihan. Prasetyo menyebut proses identifikasi kebutuhan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal sudah dimulai. "Rencana perbaikan huntara dan huntap pun sudah dalam proses diidentifikasi," ujarnya, mengindikasikan adanya persiapan jangka menengah di tengah situasi yang masih dinamis.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kemenko PMK masih mendata kerusakan infrastruktur. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengakui laporan kerugian belum rampung, sehingga angka pasti kerusakan belum bisa dipublikasikan. "Laporannya sedang disusun," katanya. Namun, ia memastikan sejumlah bangunan dan ruas jalan terdampak, termasuk longsor yang sempat mengganggu akses di beberapa titik, seperti di Pulau Rinca dan Pulau Padar.

Kendati demikian, Diana menegaskan konektivitas wilayah tidak sampai terputus total. Pembersihan material longsor terus dilakukan untuk memulihkan akses logistik dan mobilitas warga. "Bukan putus karena longsor, sedang kita bersihkan," jelasnya, meredam kekhawatiran akan terisolasinya daerah terdampak.

Keputusan untuk belum membuka bantuan asing ini menarik dicermati. Di satu sisi, ini menunjukkan kepercayaan diri pemerintah terhadap kapasitas nasional. Namun, di sisi lain, proses pendataan yang belum tuntas bisa menjadi bumerang jika kebutuhan aktual ternyata jauh lebih besar dari perkiraan awal. Analis kebencanaan menilai transparansi data kerusakan menjadi kunci untuk mengukur kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan domestik.

Bagi Indonesia, bencana NTT kembali menguji ketangguhan sistem penanggulangan darurat di daerah terpencil. Pengalaman gempa Palu 2018 menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan keterlibatan berbagai pihak sangat menentukan. Pertanyaannya, akankah pemerintah konsisten dengan sikap ini jika evakuasi dan rehabilitasi berlarut-larut? Atau justru keterbukaan terhadap bantuan internasional akan menjadi pilihan rasional ketika skala kerusakan sudah terpetakan secara utuh?