Krisis Lapas Inggris: 4.500 Napi Dibebaskan Dini, Korban Merasa Diabaikan

Pemerintah Inggris secara resmi memberlakukan skema pembebasan dini bagi ratusan narapidana di Inggris dan Wales, Kamis (10/10/2024), sebagai respons darurat terhadap kapasitas penjara yang hampir penuh. Langkah ini memicu kemarahan publik, terutama dari kalangan korban kejahatan yang menilai keselamatan mereka dipertaruhkan demi mengatasi krisis sistem pemasyarakatan.

Data Kementerian Kehakiman Inggris menunjukkan populasi penjara telah mencapai 87.499 orang per Senin lalu, atau 98,2% dari total kapasitas. Tanpa tindakan cepat, otoritas memperkirakan fasilitas akan penuh dalam hitungan bulan. Gelombang pertama pembebasan ini mencakup 700 narapidana dari total 4.500 yang memenuhi syarat, dengan narapidana ringan (hukuman di bawah 19 bulan) menjadi prioritas. Pembebasan berikutnya dijadwalkan hingga Juni 2027.

Menteri Keuangan James Murray mengakui keputusan ini tidak populer. "Saya tahu kekhawatiran dan kemarahan akan sangat kuat. Tidak ada solusi yang baik di sini—hanya pilihan-pilihan sulit," ujarnya kepada BBC. Ia menegaskan bahwa tanpa pembebasan dini, penjara akan penuh dan penegakan hukum lumpuh total. Pemerintah berjanji memperketat pengawasan melalui tag elektronik dan zona pembatasan gerak.

Namun, sejumlah pihak meragukan efektivitas langkah tersebut. Komisioner Korban London, Andrea Simon, menilai pengecualian dalam skema tidak mencakup beberapa pelaku yang pembebasannya sangat menakutkan bagi korban. "Tidak ada alasan kuat bahwa hukuman yang lebih singkat akan menghilangkan risiko yang ditimbulkan pelaku," tegasnya. Ia juga menyoroti keterbatasan tag elektronik yang hanya memantau lokasi, bukan mencegah kejahatan.

"Kami tahu kondisi lisensi sering dilanggar oleh pelaku. Kami sangat khawatir pelaku yang baru dibebaskan akan melanjutkan kampanye kekerasan tanpa penegakan yang memadai," peringatan dari badan amal Refuge.

Kepala Inspektur Probasi Martin Jones menambahkan bahwa sistem pemantauan elektronik "tidak mengikuti perkembangan" dan berpotensi menciptakan rasa aman palsu. Serikat pekerja Napo menyatakan layanan probasi kekurangan staf secara signifikan. "Anda tidak bisa menyelesaikan krisis penjara tanpa probasi yang berfungsi penuh," ujar Sekretaris Jenderal Ian Lawrence, yang meragukan janji pemerintah menambah personel.

Di sisi lain, beberapa narapidana yang dibebaskan menyambut baik kebijakan ini. Michael Bogle, mantan sopir bus, menyebut kondisi di Penjara Wandsworth "sangat buruk" dan tag elektronik lebih baik daripada kurungan. Namun, ia dan lainnya mengeluhkan minimnya dukungan setelah keluar, dengan satu orang bahkan tidak tahu akan dibebaskan hingga Kamis pagi.

Kirsty Pellant, korban stalking yang pelakunya dihukum lima tahun pada Januari 2025, mengaku mendapat jaminan bahwa pelaku tidak akan dibebaskan di gelombang pertama, tetapi tidak diberi tahu kapan pastinya. "Ketidakpastian ini menempatkan kami sebagai korban dalam posisi berbahaya. Kami perlu bersiap," katanya.

Skema pembebasan dini ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang diperkenalkan Partai Konservatif, yang telah membebaskan lebih dari 10.000 napi antara Oktober 2023 dan September 2024. Pemerintahan Sir Keir Starmer kemudian mengesahkan Undang-Undang Pemasyarakatan yang memangkas masa tahanan: pelanggar dengan hukuman 40-50% kini bebas setelah sepertiga masa hukuman, sementara yang sebelumnya dua pertiga menjadi setengah. Pemerintah juga mengecualikan kejahatan serius seperti pembunuhan tidak berencana dan pelecehan anak.

Meski demikian, para menteri berjanji menggelontorkan £7 miliar untuk membangun 14.000 sel baru hingga 2031. Namun, proyeksi pemerintah menunjukkan populasi penjara tetap akan menembus 100.000 orang pada akhir dekade ini. Pertanyaannya, akankah pembebasan dini menjadi solusi permanen atau justru memperburuk keamanan publik dan mengikis kepercayaan pada sistem peradilan?