Wahyu Hadiningrat Dilantik sebagai Wakapolri, Ini Rekam Jejak dan Tantangan yang Menanti

Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) di Istana, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Wahyu mendampingi Komjen Suyudi Ario Seto yang pada kesempatan yang sama dikukuhkan sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pengangkatan keduanya merujuk pada Keputusan Presiden RI Nomor 96 dan 97 tentang pengangkatan Kapolri dan Wakil Kapolri.

Posisi Wakapolri yang sebelumnya diisi Komjen Dedi Prasetyo kini beralih ke Wahyu, perwira kelahiran Bandung, 4 Juni 1970, yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1992. Rotasi ini bukan sekadar pergantian kursi birokrasi. Ia menandai fase baru kepemimpinan Polri di bawah Presiden Prabowo, yang sejak awal menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, intelijen, dan aparat penegak hukum lain dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Rekam jejak Wahyu menunjukkan kombinasi pengalaman operasional dan manajerial yang jarang dimiliki perwira lain. Ia pernah terlibat langsung dalam penanganan kasus Bom Bali II pada 2005, sebuah operasi besar yang menguji kemampuan Polri dalam menghadapi jaringan terorisme lintas negara. Selain bertugas di lingkungan Polri, Wahyu juga sempat dipercaya menjalani penugasan di Badan Intelijen Negara (BIN), pengalaman yang memperkaya perspektifnya dalam membaca ancaman keamanan kontemporer.

Di internal Polri, Wahyu pernah menduduki sejumlah posisi strategis yang mengasah kemampuan perencanaan dan penganggaran. Ia menjabat sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri, lalu Wakapolda Metro Jaya pada 2018–2020, dan terakhir sebagai Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Kapolri sejak September 2024. Kombinasi latar belakang intelijen, operasi terorisme, dan pengelolaan anggaran membuatnya dipandang sebagai figur yang mampu menjembatani kebutuhan taktis di lapangan dengan keterbatasan fiskal institusi.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata dengan sebaik-baiknya," ujar Wahyu dan Suyudi mengikuti sumpah yang dipandu Presiden Prabowo.

Pelantikan ini juga menjadi cermin arah kebijakan keamanan pemerintahan Prabowo. Dalam beberapa bulan terakhir, isu reformasi internal Polri, penguatan pengawasan eksternal, serta pemberantasan mafia hukum kembali mencuat di ruang publik. Publik menanti apakah duet Suyudi–Wahyu mampu mempercepat pembenahan institusi, terutama dalam hal transparansi penanganan kasus besar dan disiplin anggota. Wahyu, dengan pengalaman intelijennya, diperkirakan akan mengambil peran penting dalam merancang strategi pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan, mulai dari terorisme hingga konflik sosial menjelang agenda politik nasional.

Yang tak kalah krusial adalah bagaimana Wahyu mengelola hubungan dengan BIN dan kementerian terkait. Latar belakangnya di badan intelijen bisa menjadi modal untuk memperkuat pertukaran informasi, tetapi sekaligus memunculkan ekspektasi agar Polri tidak terjebak dalam pendekatan represif. Pengamat kepolisian menilai kombinasi Kapolri berlatar operasional dan Wakapolri berlatar intelijen-anggaran berpotensi menghasilkan kepemimpinan yang seimbang, asalkan keduanya mampu menjaga marwah institusi di tengah tekanan politik.

Ke depan, publik akan mengukur kinerja duet ini dari sejumlah indikator konkret: penuntasan kasus-kasus yang menyita perhatian, perbaikan tata kelola anggaran, serta respons cepat terhadap aduan masyarakat. Jika Wahyu mampu menerjemahkan pengalaman intelijennya menjadi kebijakan yang akuntabel, ia berpeluang meninggalkan warisan reformasi yang signifikan. Namun bila gagal, sorotan publik yang sudah tajam sejak awal bisa berubah menjadi kritik yang sulit dibendung. Mampukah Polri di bawah komando baru ini membuktikan bahwa perubahan bukan sekadar pergantian nama di kursi jabatan?