Anwar Perintahkan Audit Forensik Anak Usaha Khazanah: Dugaan Pelanggaran Tata Kelola di Xeraya Capital
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap Xeraya Capital, anak usaha Khazanah Nasional, setelah ditemukan ketidakberesan dalam dokumentasi transaksi lama.
- Langkah ini diambil dalam rapat dewan Khazanah yang digelar Kamis (20/8) dan menyoroti komitmen pemerintah untuk menegakkan standar tata kelola tertinggi di lembaga investasi negara.
- Temuan awal pada Juli lalu menunjukkan adanya kejanggalan yang memicu audit forensik, yang berpotensi berdampak pada reputasi dan portofolio investasi Khazanah di sektor life sciences.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengambil langkah tegas dengan memerintahkan investigasi forensik terhadap Xeraya Capital, anak usaha dari dana kekayaan negara Khazanah Nasional, menyusul terungkapnya dugaan pelanggaran tata kelola dalam transaksi masa lalu. Keputusan ini diumumkan Anwar dalam siaran langsung di Facebook pada Kamis (20/8) setelah rapat dewan Khazanah, yang juga dipimpinnya, membahas temuan internal yang meresahkan.
Xeraya Capital, yang mengelola investasi Khazanah di bidang life sciences, menjadi sorotan setelah dewan direksinya pada Juli lalu menemukan kejanggalan dalam dokumentasi transaksi yang memerlukan peninjauan lebih lanjut. Menurut laporan Bernama, masalah ini merupakan isu warisan yang diangkat dalam rapat dewan ketiga Khazanah pada 2026, menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah mengendap lama dan baru terkuak sekarang.
Dalam pernyataannya, Anwar menegaskan bahwa ia telah menginstruksikan manajemen Khazanah untuk melakukan investigasi forensik dengan standar tata kelola dan proses hukum tertinggi, serta melibatkan otoritas eksternal jika diperlukan. โBegitu dewan mengetahui hal ini, saya perintahkan manajemen untuk memulai penyelidikan forensik,โ ujarnya seperti dikutip Bernama. Langkah ini menandakan keseriusan pemerintah Malaysia dalam membersihkan citra lembaga investasi pelat merah.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat terhadap badan usaha milik negara (BUMN) dan lembaga investasi publik. Di tengah upaya pemerintah Indonesia memperkuat tata kelola di sektor keuangan dan investasi, skandal di negara tetangga ini dapat menjadi bahan evaluasi. Investor regional kerap memantau stabilitas politik dan transparansi lembaga keuangan di Asia Tenggara; jika penanganan kasus ini tidak tuntas, kepercayaan pasar terhadap Malaysia bisa terganggu, dan efek rambatnya berpotensi dirasakan di pasar modal Indonesia.
Khazanah Nasional, yang sepenuhnya dimiliki Kementerian Keuangan Malaysia, memiliki portofolio investasi yang luas mencakup energi, layanan kesehatan, teknologi informasi, dan real estat. Sebagai salah satu sovereign wealth fund terbesar di kawasan, setiap langkah Khazanah selalu menjadi sorotan. Investigasi ini tidak hanya berdampak pada reputasi Xeraya, tetapi juga dapat memengaruhi strategi investasi Khazanah ke depan, terutama di sektor life sciences yang sedang berkembang pesat pasca-pandemi.
Langkah Anwar untuk membuka investigasi ke ranah publik melalui siaran langsung Facebook menunjukkan pendekatan transparan yang jarang dilakukan pemimpin negara. Ini bisa jadi sinyal politik bahwa pemerintahannya serius memberantas praktik korupsi dan penyimpangan di institusi negara, sekaligus memperkuat posisinya di mata publik. Namun, pertanyaan besarnya adalah: apakah investigasi ini akan berujung pada tuntutan hukum atau sekadar perombakan internal? Dan bagaimana dampaknya terhadap iklim investasi di Malaysia?
Ke depan, hasil investigasi ini akan dinanti tidak hanya oleh publik Malaysia, tetapi juga oleh para pelaku pasar di Asia Tenggara. Jika ditemukan pelanggaran serius, bukan tidak mungkin Khazanah akan melakukan restrukturisasi besar-besaran pada anak usahanya, yang bisa memicu gelombang divestasi atau perubahan manajemen. Sebaliknya, jika hanya kesalahan administratif, langkah ini tetap menjadi preseden penting bagi penguatan tata kelola di lembaga investasi negara. Yang jelas, komitmen Anwar untuk membawa otoritas eksternal menunjukkan bahwa masalah ini tidak akan ditutup-tutupi.



