Krisis Air Bekasi Meluas: 65 Ribu Jiwa Terdampak, Pemerintah Genjot Distribusi 5,7 Juta Liter
Baca dalam 60 detik
- BPBD Kabupaten Bekasi telah mengirimkan 5,7 juta liter air bersih ke 192 titik di 11 kecamatan, menjangkau 65.659 jiwa sejak awal Juni.
- Kekeringan tahun ini tidak hanya melanda permukiman, tetapi juga mengancam 1.827 hektare lahan pertanian produktif di 15 kecamatan, memicu kekhawatiran gagal panen.
- Pemerintah daerah kini mengandalkan sinergi multiinstansi, termasuk normalisasi sungai dan pemasangan pompa, untuk mengantisipasi perpanjangan musim kemarau hingga akhir tahun.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menggelontorkan 5,7 juta liter air bersih untuk meredam dampak kekeringan yang melanda 35 desa di 11 kecamatan, sebuah langkah darurat yang menyoroti kerentanan wilayah penyangga ibu kota terhadap perubahan iklim. Distribusi yang berlangsung sejak 9 Juni itu kini menjangkau 65.659 jiwa dari 21.333 kepala keluarga, dengan 192 titik penyaluran yang tersebar dari kawasan utara hingga selatan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menegaskan bantuan akan terus mengalir selama kebutuhan dasar warga belum terpenuhi. "Kami tidak akan berhenti sampai seluruh warga mendapatkan akses air yang layak," ujarnya di Cikarang, Kamis. Wilayah selatan, terutama Kecamatan Cibarusah dan Bojongmangu, menjadi episentrum kekeringan dengan puluhan titik kritis, seperti 17 titik di Karangindah dan 16 titik di Medalkrisna.
Yang mengkhawatirkan, krisis air tahun ini tidak hanya melumpuhkan aktivitas rumah tangga, tetapi juga menggerus sektor pertanian. Data BPBD mencatat 1.827 hektare lahan produktif di 15 kecamatan terancam puso. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD, Dody Supriyadi, menyebutkan lahan pertanian di 45 desa kini menggantung pada pasokan air irigasi yang kian menyusut, memaksa pemerintah daerah mengerahkan pompanisasi di sejumlah titik.
Respons cepat pemerintah kabupaten melibatkan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari Perumda Tirta Bhagasasi, PMI, Balai Besar Wilayah Sungai, hingga perusahaan dan kawasan industri melalui program CSR. Selain mendistribusikan air, pemerintah juga menyiapkan toren dan sumur bor di titik-titik strategis, serta menggencarkan normalisasi sungai dan penertiban bangunan liar di bantaran kali. Upaya ini, menurut Dody, membutuhkan sinergi berkelanjutan antara TNI-Polri, perangkat daerah, dan dunia usaha agar penanganan tidak terputus di tengah jalan.
Bagi warga Bekasi, krisis ini adalah alarm atas tata kelola air yang selama ini kurang mendapat perhatian. Urbanisasi yang pesat dan alih fungsi lahan di kawasan penyangga Jakarta telah mengurangi daerah resapan, sementara infrastruktur air bersih belum merata. Jika musim kemarau diprediksi berlangsung hingga akhir tahun, pertanyaan besarnya adalah: mampukah pemerintah tidak hanya mengirim air, tetapi juga membangun ketahanan air jangka panjang? Jawabannya akan menentukan apakah 65 ribu jiwa lebih harus kembali bergantung pada truk tangki di tahun-tahun mendatang.



