Pramono Bongkar JPO 'Love-Hate' di Rasuna Said: Aksesibilitas Disabilitas Jadi Alasan Utama

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akhirnya angkat bicara perihal pembongkaran salah satu jembatan penyeberangan orang (JPO) yang sempat viral dengan julukan "Love-Hate Relationship" di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Keputusan ini bukan sekadar respons atas sorotan warganet, melainkan langkah konkret untuk menjawab persoalan aksesibilitas yang selama ini diabaikan, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Dalam kunjungannya ke lokasi pada Minggu, Pramono menegaskan bahwa JPO yang akan dibongkar adalah fasilitas lama yang dinilai sangat tidak ramah terhadap kelompok disabilitas. "Alasannya, yang satu JPO (di Rasuna Said) akan kita bongkar adalah karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas," ujarnya. Hasil pengecekan langsung menunjukkan adanya perbedaan ketinggian yang cukup mencolok antara akses JPO dengan area sekitarnya, ditambah lagi lift yang sudah tidak berfungsi. Kondisi ini membuat penyandang disabilitas praktis kesulitan memanfaatkan fasilitas penyeberangan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Keputusan ini tidak hanya berdampak pada satu titik di Rasuna Said, tetapi juga menyoroti persoalan yang lebih luas: bagaimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengelola infrastruktur publik yang inklusif. Pramono sendiri mengakui bahwa keberadaan dua JPO dengan fungsi yang sama menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan pembangunan fasilitas publik pada masa lalu. Salah satu JPO merupakan peninggalan era 1980-an atau awal 1990-an yang dibangun oleh Pemprov DKI, sementara JPO lainnya adalah fasilitas yang lebih baru, terkait dengan integrasi moda transportasi Light Rail Transit (LRT) dan Kereta Api Indonesia (KAI).

Setelah pembongkaran, hanya akan tersisa satu JPO di lokasi tersebut, yang rencananya akan dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Pramono berjanji akan memperbaiki seluruh aspek perawatan, termasuk memastikan lift berfungsi optimal dan mudah diakses. "Dan yang baru nanti sepenuhnya maintenance-nya (perawatan) kita perbaiki, kita permudah, termasuk lift dan sebagainya yang sudah kita lakukan pengecekan sehingga mudah-mudahan tidak lagi 'Love and Hate', tidak lagi 'Love and Love', atau Love-nya satu aja," katanya dengan nada optimistis.

Langkah ini menjadi sorotan karena JPO di Rasuna Said sebelumnya sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial, bahkan dijuluki "Love-Hate Relationship" oleh netizen. Julukan tersebut muncul karena kondisi kedua JPO yang kontras: satu terlihat megah dan modern, sementara yang lain tampak kumuh dan tidak terawat. Bagi warga Jakarta, keputusan ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan infrastruktur yang lebih berpihak pada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia.

Namun, pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah pembongkaran ini akan menjadi solusi jangka panjang atau hanya solusi sementara? Pengamat tata kota menilai bahwa pembongkaran JPO lama memang langkah yang tepat, tetapi perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang agar tidak terjadi lagi kesalahan serupa di masa depan. Apalagi, Jakarta tengah berbenah menuju kota yang lebih ramah bagi semua kalangan, termasuk dalam rangka persiapan berbagai agenda internasional yang membutuhkan citra kota yang inklusif.

Ke depan, Pemprov DKI perlu memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur, baik yang baru maupun renovasi, selalu mengedepankan prinsip aksesibilitas universal. Evaluasi terhadap kebijakan pembangunan masa lalu juga menjadi pelajaran berharga agar tidak ada lagi fasilitas publik yang lahir dengan cacat desain. Publik tentu menunggu realisasi janji Pramono untuk menjadikan JPO di Rasuna Said sebagai contoh nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan Jakarta yang setara bagi semua.