Thailand Pilih Jalur Diplomasi Terukur untuk Myanmar, Dihadang Risiko Legitimasi Junta

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, secara tegas mengusulkan strategi "keterlibatan kembali yang terukur" (calibrated re-engagement) terhadap Myanmar, hanya beberapa hari sebelum pertemuannya dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing di Bangkok pada 6–7 Agustus. Sikap ini menandai pergeseran pendekatan ASEAN yang selama ini cenderung menjaga jarak dengan rezim militer Myanmar pasca-kudeta 2021.

Dalam pidato kebijakannya di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Selasa (4/8), Anutin menegaskan bahwa kerangka perdamaian "Five-Point Consensus" tetap menjadi acuan utama blok. Namun, ia menekankan perlunya fleksibilitas dan pragmatisme dalam penerapan prinsip non-intervensi ASEAN. "Prinsip non-intervensi tetap fundamental, tetapi harus diterapkan dengan fleksibilitas untuk menjaga persatuan," ujarnya, seperti dikutip media setempat.

Langkah Thailand ini muncul di tengah situasi Myanmar yang masih dilanda perang saudara berkepanjangan. Sejak kudeta Februari 2021, konflik telah menewaskan sekitar 100.000 orang dan memaksa jutaan warga mengungsi. ASEAN sendiri telah melarang pejabat tinggi Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi, namun Thailand kini mencoba membuka kembali jalur dialog dengan junta militer.

Anutin menyebut perkembangan positif dari pertemuan Aung San Suu Kyi dengan perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada Senin lalu sebagai bukti bahwa pendekatan ini berjalan ke arah yang benar. "Ini yang selama ini Thailand perjuangkan," tambahnya. Namun, para analis memperingatkan bahwa keterlibatan kembali dengan Myanmar berisiko memberikan legitimasi politik kepada pemerintahan militer yang dipimpin Min Aung Hlaing.

Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro, bulan lalu menyatakan bahwa partisipasi Myanmar dalam pertemuan ASEAN "masih jauh". Sementara itu, Min Aung Hlaing baru saja dilantik sebagai presiden oleh parlemen bentukan militer pada April lalu, setelah pemilu yang dianggap palsu oleh kelompok hak asasi manusia dan negara-negara Barat.

Di sisi lain, kunjungan Anutin ke Jakarta juga menghasilkan komitmen bilateral yang signifikan. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, kedua pemimpin sepakat memperluas kerja sama perdagangan, investasi, dan konektivitas bisnis. Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa target nilai perdagangan US$20 miliar pada 2030 dapat tercapai melalui peta jalan kemitraan strategis yang disepakati di sela-sela KTT ASEAN 2026 di Cebu.

Kedua negara juga akan membentuk Komisi Perdagangan Bersama (Joint Trade Commission) untuk meningkatkan akses pasar dan memperkuat hubungan ekonomi. Di luar itu, Indonesia dan Thailand berkomitmen mempererat koordinasi politik dan keamanan, termasuk memerangi kejahatan transnasional dan penipuan daring. Prabowo menekankan bahwa kedua negara, sebagai pendiri ASEAN, harus terus memainkan peran kepemimpinan dalam memperkuat ketahanan dan relevansi blok.

Bagi Indonesia, langkah Thailand ini menjadi ujian nyata bagi solidaritas ASEAN. Di satu sisi, dialog terbuka dengan Myanmar dianggap perlu untuk meredam konflik dan memastikan akses bantuan kemanusiaan. Namun di sisi lain, keterlibatan dengan junta dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan demokrasi rakyat Myanmar. Pertanyaannya, akankah pendekatan pragmatis Thailand ini mengubah arah kebijakan ASEAN secara keseluruhan, atau justru memecah belah blok?