Subsidi Strategis China vs Barat: Mengapa Beijing Lebih Cerdas dalam Perang Dagang

Ekspor China yang menembus hampir US$4 triliun tahun lalu memicu kekhawatiran global akan gelombang kedua "China shock". Namun, sebuah studi terbaru dari Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa kunci keunggulan Beijing bukan sekadar besarnya subsidi, melainkan ketepatan sasaran pada sektor-sektor strategis.

Laporan IMF yang dirilis pekan lalu mengoreksi perhitungan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menyebut subsidi China tiga hingga delapan kali lebih tinggi dari negara kaya pada 2024. IMF menilai angka tersebut terlalu tinggi karena OECD memasukkan pinjaman murah dalam hitungannya, sementara IMF hanya menghitung hibah dan bantuan langsung.

Berdasarkan definisi sempit itu, subsidi China mencapai 2,5 persen dari nilai tambah pada 2023, naik dari 1 persen pada 2015. Angka ini mungkin tampak kecil, tetapi signifikan mengingat margin bisnis yang tipis. Lebih penting lagi, IMF menemukan bahwa subsidi China terkonsentrasi di industri strategis seperti semikonduktor dan perangkat keras teknologi, mencapai 3 persen dari nilai tambah, sementara di sektor non-strategis seperti pertanian hanya 1 persen.

Sebaliknya, Amerika Serikat justru memberikan subsidi lebih besar ke sektor non-strategis (2 persen) dibandingkan sektor strategis (0,5 persen). Uni Eropa bahkan lebih timpang: 1 persen untuk non-strategis dan hanya 0,2 persen untuk strategis. Dengan kata lain, China mendukung industri masa depan seperti teknologi hijau, sementara Barat masih menyokong sektor lama yang punya pengaruh politik kuat seperti pertanian.

Perbedaan ini bukan sekadar angka. IMF menyoroti bahwa China dan Singapura menerapkan kebijakan terpadu: subsidi disertai pelatihan pekerja, pembangunan jaringan listrik berkecepatan tinggi, dan dukungan infrastruktur lain. Amerika Serikat, menurut ekonom Marc Fasteau dan Ian Fletcher, justru bekerja secara parsial—memberlakukan tarif dan mendukung pembuat chip, tetapi mengabaikan pelatihan tenaga kerja dan bahkan menyerang energi hijau.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, telah memperingatkan bahwa jika China tidak menstimulasi permintaan domestik dan terus membanjiri pasar global, justru Beijing yang akan merusak sistem perdagangan berbasis aturan. "Negara-negara akan terpaksa memberlakukan tarif pada barang China," ujarnya. Menteri Keuangan Turki, Mehmet Şimşek, juga menyebut China sebagai salah satu risiko terbesar bagi keseimbangan eksternal negaranya.

Bagi Indonesia, temuan ini menjadi pelajaran penting. Ketergantungan pada ekspor komoditas dan sektor tradisional membuat Indonesia rentan terhadap guncangan global. Pemerintah perlu meniru pendekatan China: fokus pada industri bernilai tambah tinggi, seperti hilirisasi nikel untuk baterai kendaraan listrik, dengan dukungan kebijakan yang terintegrasi—bukan sekadar subsidi tanpa arah.

Namun, perubahan arah kebijakan tidak mudah. Beijing diperkirakan tidak akan mengubah strateginya, sementara Washington juga enggan mencabut tarif. Jika tren subsidi China berlanjut, IMF memperkirakan ekspor elektronik China akan meningkat 20 persen dalam jangka panjang. Pertanyaannya, akankah negara-negara lain, termasuk Indonesia, mampu beradaptasi sebelum tertinggal semakin jauh?