Pemerintah Singapura Resmi Kuasai Rumah Bersejarah Lee Kuan Yew di 38 Oxley Road

Pemerintah Singapura resmi mengambil alih kepemilikan lahan di 38 Oxley Road, kediaman bersejarah mendiang Perdana Menteri pertama Lee Kuan Yew, pada Jumat (31/7). Langkah ini merupakan kelanjutan dari penetapan situs tersebut sebagai monumen nasional pada 12 Desember 2025 dan proses akuisisi yang diumumkan pada 29 Januari 2026. Dengan penguasaan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melestarikan properti yang memiliki nilai historis dan kepentingan nasional yang tinggi.

National Heritage Board (NHB) kini bersiap melakukan kajian mendalam mengenai masa depan situs tersebut. Opsi yang dipertimbangkan mencakup pengembangan menjadi ruang publik yang tetap menghormati privasi keluarga Lee Kuan Yew. Sebelum kajian selesai, otoritas terkait akan melakukan pemeliharaan rutin dan menutup akses publik untuk sementara waktu. Langkah ini diumumkan melalui siaran pers bersama Singapore Land Authority dan NHB.

Keputusan ini tidak lepas dari kontroversi panjang yang menyelimuti nasib rumah tersebut sejak kepergian Lee Kuan Yew pada 2015. Mendiang sempat menyatakan keinginannya agar rumah dihancurkan setelah ia tiada. Namun, keinginan tersebut berbenturan dengan nilai sejarah yang dinilai kuat oleh pemerintah. Perseteruan di antara anak-anak Lee Kuan Yew, yaitu Lee Hsien Loong, Lee Wei Ling, dan Lee Hsien Yang, semakin memperumit masalah hingga akhirnya dibahas di parlemen pada 2017.

Pada April 2018, sebuah komite menteri mengeluarkan laporan yang menawarkan tiga opsi: mempertahankan rumah secara utuh, hanya mempertahankan ruang makan di ruang bawah tanah yang bersejarah, atau menghancurkan bangunan. Namun, laporan tersebut tidak memberikan rekomendasi final karena saat itu Lee Wei Ling masih menempati rumah tersebut. Setelah Lee Wei Ling meninggal pada Oktober 2024, Lee Hsien Yang mengajukan permohonan pembongkaran, tetapi NHB justru memulai penilaian formal untuk menentukan kelayakan pelestarian situs.

Dewan Penasihat Pelestarian Situs dan Monumen menilai bahwa properti ini memiliki signifikansi nasional yang kuat dan tidak terwakili oleh situs atau monumen lain. Penilaian ini kemudian menjadi dasar penetapan 38 Oxley Road sebagai monumen nasional ke-77 Singapura. Meski demikian, Lee Hsien Yang mengkritik keputusan tersebut melalui media sosial, menuduh pemerintah mengabaikan keinginan ayahnya. Menanggapi hal itu, Menteri Kebudayaan, Masyarakat, dan Pemuda saat itu, David Neo, menegaskan bahwa pelestarian ini bukan tentang memperingati seorang pemimpin, melainkan menjaga sejarah Singapura untuk generasi mendatang.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana negara menyeimbangkan antara penghormatan terhadap wasiat pribadi tokoh besar dan kepentingan kolektif dalam melestarikan warisan sejarah. Di tengah maraknya wacana pelestarian bangunan cagar budaya di berbagai kota Indonesia, keputusan Singapura menunjukkan bahwa proses yang transparan dan melibatkan banyak pihak dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa serupa. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menghadapi dilema serupa ketika menghadapi warisan tokoh-tokoh bersejarahnya?