Suahasil Nazara di Kursi Menkeu: Ujian Berat Jaga Fiskal di Tengah Program Populis
Baca dalam 60 detik
- Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan, menghadapi tekanan fiskal yang kian kompleks.
- Pengamat menilai pengalamannya di Badan Kebijakan Fiskal dan kedekatan dengan Sri Mulyani menjadi modal jaga kredibilitas APBN.
- Pasar merespons positif, tetapi tantangan utama adalah menyeimbangkan program populis dengan disiplin defisit di bawah 3% PDB.

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Penunjukan ini menandai pergantian ketiga di posisi strategis tersebut dalam kurun kurang dari tiga tahun, sebuah ritme yang oleh sejumlah ekonom dinilai menguji kesinambungan arah kebijakan fiskal Indonesia.
Suahasil bukan nama baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pernah lama bertugas di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan mendampingi Sri Mulyani Indrawati saat menjalankan roda kebijakan fiskal. Pengalaman itu dianggap menjadi bekal penting untuk memahami karakter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menjaga keberlanjutan program pembiayaan pemerintah.
Pengamat Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Rosdiana Sijabat, menilai respons pasar jangka pendek terhadap penunjukan Suahasil cenderung positif. Menurutnya, latar belakang pendidikan dan pengalaman panjang di BKF membuat pasar melihat adanya kesinambungan cara kerja dengan era sebelumnya. "Pak Suahasil dianggap memiliki pengalaman yang cukup mumpuni. Beliau pernah di BKF cukup lama dan mendampingi Sri Mulyani. Dari sisi pengalaman maupun latar belakang pendidikan, mungkin ada kemiripan cara kerja dan cara berpikir," ujar Rosdiana dalam pernyataannya kepada Tribun, Senin (14/9/2026).
Meski begitu, Rosdiana mengingatkan bahwa ekspektasi utama justru tertuju pada kemampuan Suahasil menjaga prinsip kehati-hatian fiskal atau fiscal prudence, sembari tetap memberi ruang bagi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi fiskal saat ini, katanya, tidak memungkinkan pemerintah mengambil kebijakan yang terlalu agresif. Pemerintah harus mencari titik keseimbangan antara kebutuhan membiayai program-program prioritas dan kemampuan APBN menanggung kewajiban negara.
Tekanan fiskal itu terlihat dari beberapa indikator. Risiko pelebaran defisit APBN semakin mendekati batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, penerimaan negara masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengoptimalkan pajak, sementara belanja pemerintah terus meningkat untuk membiayai program populis. Situasi ini memaksa Kementerian Keuangan untuk bekerja ekstra hati-hati dalam mengelola pembiayaan utang dan menjaga kredibilitas pasar.
"Respons pasar dalam jangka pendek justru menunjukkan sinyal positif terhadap penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan." โ Rosdiana Sijabat, Pengamat Ekonomi Unika Atma Jaya
Bagi pembaca di Indonesia, terutama investor dan pelaku pasar, pergantian ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah berupaya menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan program populis dengan disiplin fiskal. Keputusan Suahasil dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi indikator penting arah kebijakan ekonomi, termasuk apakah pemerintah akan menempuh konsolidasi fiskal atau tetap memberi stimulus. Pasar obligasi dan nilai tukar rupiah akan menjadi cermin cepat dari ekspektasi tersebut.
Ke depan, pertanyaannya bukan sekadar siapa yang duduk di kursi Menkeu, melainkan seberapa cepat ia mampu merumuskan strategi pembiayaan yang kredibel tanpa mengorbankan keberlanjutan APBN. Jika defisit terus melebar, ruang fiskal untuk program pembangunan bisa menyempit, dan itu akan berdampak langsung pada layanan publik serta iklim investasi.



