Gencatan Senjata Gaza di Ujung Tanduk: Warga Kehilangan Harapan di Tengah Janji Damai Trump
Baca dalam 60 detik
- Serangan Israel yang meningkat menewaskan 18 warga Palestina dalam sehari, memicu kekhawatiran akan runtuhnya gencatan senjata yang sudah rapuh.
- Perbedaan interpretasi mengenai pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel menjadi batu sandungan utama implementasi kesepakatan damai.
- Tanpa tekanan internasional yang konsisten, eskalasi baru berpotensi meluas dan memperdalam krisis kemanusiaan yang sudah parah di Jalur Gaza.

Janji damai yang dicanangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Jalur Gaza berbenturan keras dengan realitas pahit di lapangan. Pada Senin (3/8), warga Palestina mengaku serangan Israel yang kian intensif dalam beberapa hari terakhir telah memupuskan sisa harapan akan adanya kemajuan, setelah gempuran pada Minggu (2/8) menewaskan sedikitnya 18 orang—salah satu hari paling mematikan sejak gencatan senjata tahun lalu.
Trump pada Kamis lalu menyebut kesepakatan yang ditengahi AS pada Oktober sebagai "tonggak besar" menuju perdamaian, dengan skenario Hamas melucuti senjata dan Israel menarik diri secara bertahap. Namun, di atas kertas, rencana itu tampak jauh dari kenyataan. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menegaskan pasukannya tidak akan bergerak sebelum Hamas menyerahkan senjata dan terowongannya dihancurkan. Sementara itu, Hamas bersikeras agar Israel menghentikan serangan terlebih dahulu sebelum membahas bagian kesepakatan yang berkaitan dengan persenjataan mereka.
Di tengah kebuntuan negosiasi, kondisi warga Gaza semakin memprihatinkan. Pasukan Israel telah menguasai dan mengosongkan dua pertiga wilayah kantong tersebut, memaksa lebih dari 2 juta penduduknya terjebak di jalur pantai yang sempit. Sebagian besar dari mereka tinggal di tenda-tenda darurat atau bangunan rusak di tengah puing-puing. "Seolah-olah perang kembali berkobar, serangan terjadi setiap satu jam atau kurang, pesawat menyerang di seluruh Jalur Gaza, utara, tengah, selatan, di mana-mana," ujar Aya Mohammad Zaki (32) kepada Reuters melalui sambungan telepon.
Perluasan kendali Israel juga menjadi sorotan. Gencatan senjata tahun lalu sebenarnya mengizinkan Israel mempertahankan 53 persen wilayah Gaza pada tahap awal, sebelum akhirnya menarik diri. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: Israel memperluas cengkeramannya. Katz mengonfirmasi pada Minggu bahwa area yang dikuasai Israel kini mencapai 60 hingga 70 persen, seiring operasi pencarian terowongan. Perluasan "garis kuning"—penanda wilayah yang dikuasai Israel—telah memaksa warga mengungsi di setidaknya lima wilayah berbeda, termasuk Gaza City, Deir Al-Balah, dan Khan Younis.
Soumah Dawla (60) menuturkan bahwa zona yang dikuasai Israel baru-baru ini merambah hingga dekat rumahnya. Ia terbangun dan mendapati bata kuning penanda teritorial telah bergeser lebih dekat. "Kami menunggu pengungsian setiap saat... Seluruh hidup kami hilang, masa depan kami hilang, masa depan anak-anak kami hilang," katanya. Dawla mengaku sempat berharap pengumuman Trump akan membawa perubahan, tetapi "justru sebaliknya, kehancuran meningkat, pengungsian meningkat". Ia menuntut agar kesepakatan yang dibicarakan segera diimplementasikan: "Kami tidak butuh omongan, kami butuh aksi."
Ketegangan juga terlihat dari perbedaan interpretasi atas kesepakatan. Hamas menolak istilah "pelucutan senjata", tetapi bersedia menyerahkan senjatanya untuk disimpan di bawah kendali administrasi Palestina yang didukung AS, dengan syarat Israel menghentikan operasi dan menarik pasukannya sesuai kesepakatan. Sebaliknya, juru bicara kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Doron Spielman, menegaskan bahwa "tidak ada yang bisa terjadi sebelum Hamas melucuti senjatanya secara total dan sungguh-sungguh". Israel juga telah menyampaikan kekhawatirannya kepada Washington mengenai rencana tersebut.
Bagi Indonesia, konflik ini bukan sekadar berita asing. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sejarah panjang dukungan terhadap perjuangan Palestina, eskalasi di Gaza berpotensi memicu gelombang solidaritas domestik dan tekanan politik terhadap pemerintah. Selain itu, ketidakstabilan di Timur Tengah selalu berdampak pada harga energi global, yang pada akhirnya mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia, yang selama ini konsisten menyuarakan kemerdekaan Palestina, perlu mencermati perkembangan ini sebagai bahan pertimbangan kebijakan luar negeri dan diplomasi kemanusiaannya.
Pertanyaan besarnya kini: apakah komunitas internasional mampu menekan kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan sebelum gencatan senjata yang rapuh ini benar-benar runtuh? Dengan korban jiwa yang terus berjatuhan dan kepercayaan warga Gaza yang semakin terkikis, setiap hari tanpa tindakan nyata hanya akan memperdalam luka dan memperpanjang penderitaan. Dunia, termasuk Indonesia, tidak bisa hanya menjadi penonton.



