RI-Thailand Targetkan Perdagangan 20 Miliar Dolar AS pada 2030: Pangan dan Energi Jadi Prioritas

Pemerintah Indonesia dan Thailand resmi mengikat komitmen untuk memperdalam kerja sama bilateral di sejumlah sektor krusial, dengan target ambisius mendongkrak nilai perdagangan hingga 20 miliar dolar AS pada 2030. Kesepakatan ini lahir dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, Senin malam.

Dalam pernyataan bersama, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan di bidang ketahanan pangan, teknologi pertanian, logistik, pengolahan pangan, hingga ketahanan rantai pasok. Langkah ini dinilai strategis di tengah gejolak pangan global yang dipicu perubahan iklim dan ketegangan geopolitik, menjadikan kolaborasi antarnegara ASEAN sebagai tameng ketahanan regional.

Selain pangan, Indonesia dan Thailand juga sepakat mempercepat transisi energi baru terbarukan (EBT) melalui pembentukan Indonesia-Thailand Energy Forum. Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi pemerintah dan swasta untuk menggenjot investasi di sektor energi bersih, sejalan dengan target net zero emission yang dicanangkan kedua negara.

Di sektor ekonomi digital, kedua negara akan mendorong penggunaan transaksi mata uang lokal untuk perdagangan dan investasi. Langkah ini diyakini mampu mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memperkuat stabilitas nilai tukar regional, sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah di kedua negara.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kunjungan PM Charnvirakul memiliki makna strategis, tidak hanya karena keduanya adalah pendiri ASEAN, tetapi juga karena posisi kedua negara sebagai kekuatan ekonomi yang berpengaruh di Asia Tenggara. Ia menambahkan, peningkatan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis menunjukkan kerja sama yang terus berkembang dan berorientasi masa depan.

Bagi Indonesia, kerja sama ini memiliki dampak langsung terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan berbagi teknologi pertanian dan praktik terbaik dari Thailand yang dikenal sebagai lumbung padi dunia, Indonesia berpeluang meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor agrarisnya. Di sisi lain, akses pasar yang lebih luas ke Thailand juga membuka peluang ekspor bagi produk-produk unggulan Indonesia.

Para pengamat menilai, komitmen ini bukan sekadar seremonial. Adanya Joint Trade Committee (JTC) yang akan diselenggarakan menjadi mekanisme konkret untuk memantau dan mempercepat realisasi target perdagangan. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari hambatan non-tarif hingga perbedaan regulasi yang perlu diselaraskan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kedua negara menerjemahkan kesepakatan ini menjadi aksi nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal ketersediaan pangan yang terjangkau dan stabil. Apakah forum energi yang digagas akan mampu menarik investasi signifikan, atau justru menjadi wacana tanpa implementasi? Semua itu akan teruji dalam beberapa tahun ke depan.