Gempa Kumamoto: 46.000 Rumah Tanpa Air, PM Jepang Dikritik karena Kunjungi Shelter Terbaik
Baca dalam 60 detik
- Korban tewas gempa Kumamoto mencapai 38 orang, dengan satu kematian akibat heat stroke di dalam mobil.
- Lebih dari 46.000 rumah tangga masih tanpa air dan 8.500 orang mengungsi di shelter yang padat tanpa AC.
- Kunjungan PM Takaichi ke shelter terbaik memicu kritik publik, sementara penyelidikan kasus ledakan mal terus berlanjut.

Hampir sepekan setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepang selatan, warga masih bergulat dengan dampak dahsyatnya: lebih dari 46.000 rumah tangga belum menikmati aliran air bersih, sementara ribuan lainnya bertahan di tempat pengungsian yang padat dan pengap. Di tengah terik matahari yang mencapai hampir 40 derajat Celsius, Perdana Menteri Sanae Takaichi akhirnya mengunjungi wilayah bencana untuk pertama kalinya, namun langkahnya justru menuai kritik tajam di media sosial.
Berdasarkan data otoritas prefektur, gempa yang terjadi pada 28 Juli itu telah menewaskan 38 orang. Satu korban dilaporkan meninggal akibat sengatan panas saat berlindung di dalam mobil, sementara satu kasus lainnya masih dalam penyelidikan. Selain itu, 114 orang mengalami luka-luka, sekitar 700 rumah hancur total, dan lebih dari 11.300 bangunan rusak. Angka-angka ini menggambarkan skala kerusakan yang masih menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Di lapangan, warga di kota-kota seperti Uki dan Hikawa mulai mengumpulkan puing-puing, perabot rusak, dan peralatan elektronik untuk dibuang. Pembangunan hunian sementara pun telah dimulai. Namun, tantangan terbesar justru datang dari cuaca. Badan Meteorologi Jepang memprediksi suhu akan mendekati 40 derajat Celsius pada Senin (3/8), memperparah kondisi pengungsi yang sebagian besar tinggal di shelter tanpa pendingin udara, seperti pusat komunitas, gedung sekolah, dan ruang kelas. Sebagian lainnya memilih tidur di mobil di area parkir kantor kota atau di luar rumah.
Kunjungan PM Takaichi ke salah satu shelter dengan fasilitas terbaik—lengkap dengan tempat tidur kardus, partisi, dan AC—menimbulkan kecaman. Banyak warganet menilai kunjungan itu tidak menggambarkan kondisi riil para pengungsi yang mayoritas berada di tempat kurang layak. Kritik ini menggarisbawahi kesenjangan antara realitas di lapangan dan citra yang ditampilkan pemerintah. Para ahli sejak lama memperingatkan bahwa shelter yang tidak memadai memicu kepadatan, kurangnya sanitasi, dan minimnya privasi bagi korban bencana.
Sementara itu, kasus lain yang menyita perhatian adalah ledakan di Aeon Mall di kota Kashima yang terjadi setelah gempa. Perusahaan operator toko serba ada, Habita, mengakui telah memerintahkan dua karyawannya untuk kembali ke dalam gedung yang runtuh demi menyimpan uang hasil penjualan ke brankas. Kedua karyawan tersebut tewas dalam ledakan yang diduga akibat kebocoran gas. Manajer penjualan Habita, Goji Yuse, membenarkan instruksi itu. Orang tua salah satu korban, Kurumi Otake (22), meluapkan kesedihan saat bertemu dengan eksekutif perusahaan dalam acara pemakaman. "Saya berharap seseorang menghentikannya," kata ibu Otake dengan mata berkaca-kaca, "Anak saya tidak akan kembali lagi."
Ledakan di mal tersebut terjadi setelah sekitar 3.000 pengunjung dievakuasi ke tempat parkir, namun beberapa karyawan masih berada di dalam. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi lima orang dan menemukan tujuh jenazah. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan tentang prosedur keselamatan kerja dan tanggung jawab perusahaan dalam situasi darurat.
Bagi Indonesia, bencana ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi gempa dan panas ekstrem. Dengan kondisi geografis yang rawan gempa, Indonesia perlu memastikan shelter darurat memiliki ventilasi dan pendingin yang memadai, serta protokol evakuasi yang jelas untuk mencegah korban jiwa. Kasus Habita juga menyoroti perlunya regulasi yang melindungi pekerja dari instruksi berbahaya saat bencana.
Ke depan, pemerintah Jepang dihadapkan pada tantangan besar: memulihkan infrastruktur air dan listrik di tengah cuaca panas, serta memastikan transparansi dalam penanganan bencana. Kritik publik terhadap kunjungan PM Takaichi menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat adalah modal penting dalam pemulihan. Apakah pemerintah mampu belajar dari kesalahan ini dan memperbaiki respons bencana ke depan? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi tekanan publik akan terus mengawal.



