Ikan Nila Dagu Hitam Bikin Thailand Darurat Bencana, RI Waspada?

Pengadilan Tata Usaha Negara Pusat Thailand memutuskan pada Selasa (15/9/2026) bahwa Departemen Perikanan dan direkturnya bertanggung jawab penuh untuk membasmi ikan nila dagu hitam (blackchin tilapia) dari perairan negara itu. Perintah ini muncul setelah puluhan warga Samut Songkhram mengajukan petisi publik, menjadikan provinsi pesisir Teluk Thailand tersebut sebagai satu-satunya wilayah berstatus darurat bencana akibat invasi spesies asing.

Dalam putusannya, majelis hakim juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk memerintahkan Gubernur Samut Songkhram segera mendeklarasikan zona darurat. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah dapat mencairkan anggaran kompensasi bagi nelayan dan petani tambak yang pendapatannya tergerus sejak kemunculan ikan pemakan segala itu. Dari total pelapor, 54 orang berasal dari provinsi yang terkenal dengan pasar terapungnya tersebut.

Poramet Daendongying dari Dewan Pengacara Thailand menyatakan bahwa putusan ini baru tingkat pertama dan sangat mungkin diajukan banding. Ia menegaskan, pengadilan menilai Departemen Perikanan lalai menghentikan penyebaran ikan asal Afrika yang telah merusak rantai makanan di perairan setempat. Sementara itu, Sittiporn Lelanapasak, perwakilan dewan yang sama, mengungkapkan bahwa 10 dari pelapor juga menempuh jalur perdata untuk menuntut kompensasi dari pihak importir.

"Putusan ini berasal dari pengadilan tingkat pertama dan saya memperkirakan akan ada banding," ujar Poramet, seperti dikutip Bangkok Post.

Yang menarik, pengadilan membebaskan 16 pihak pemerintah lainnya dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian dan Koperasi, serta Kementerian Keuangan. Para penggugat sebelumnya menuduh institusi-institusi itu bertindak lambat atau tidak sigap menindak importir yang memasukkan ikan hama tersebut. Pembebasan ini menyisakan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas lolosnya spesies invasif ke ekosistem Thailand.

Bagi Indonesia, kasus ini bukan sekadar berita lingkungan dari negara tetangga. Ikan nila dagu hitam memiliki daya adaptasi tinggi, berkembang biak cepat, dan memangsa telur serta anakan ikan lokal. Jika masuk ke perairan Nusantara—baik melalui jalur perdagangan ikan hidup, ballast water kapal, maupun pelepasan ilegal—spesies ini berpotensi mengancam budidaya nila dan bandeng yang menjadi tulang punggung banyak rumah tangga pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memperketat karantina ikan hidup, terutama dari negara yang belum bebas hama tersebut.

Dari sisi investasi, ketegasan pengadilan Thailand menjadi sinyal bahwa risiko lingkungan dapat berujung pada tanggung jawab hukum dan fiskal. Perusahaan akuakultur yang mengandalkan benih impor wajib memperhitungkan biaya kepatuhan dan potensi gugatan. Sebaliknya, produsen benih lokal dan teknologi pengolahan limbah perikanan bisa menuai permintaan baru. Pemerintah Indonesia juga didorong mempercepat regulasi tentang spesies invasif yang saat ini masih tersebar di beberapa peraturan menteri.

Ke depan, apakah Indonesia akan mengambil langkah pencegahan serupa sebelum krisis meledak, atau menunggu gugatan warga seperti yang terjadi di Samut Songkhram? Waktu tidak berpihak pada ekosistem yang sudah terlanjur terinvasi.