Menjembatani Riset dan Kebijakan: PAIR Sulawesi Menawarkan Model Baru bagi Ekonomi Biru Indonesia
Baca dalam 60 detik
- Program kolaborasi Australia-Indonesia di Sulawesi mempertemukan peneliti dan pembuat kebijakan untuk solusi perubahan iklim dan ekonomi pesisir.
- Riset rumput laut menjadi contoh nyata: Indonesia produsen terbesar dunia namun nilai ekonominya kalah jauh dibanding Korea Selatan.
- Tantangan ke depan adalah menyelaraskan proyek strategis nasional yang ekstraktif dengan visi ekonomi biru berkelanjutan di Sulawesi.

Di tengah kebuntuan hubungan riset dan kebijakan yang lama mengakar di Indonesia, sebuah program kolaborasi di Sulawesi mencoba menawarkan jalan keluar. Dalam pertemuan tahunan PAIR Sulawesi di Makassar pekan lalu, para pembuat kebijakan tidak hanya menyambut temuan riset, tetapi juga menawarkan fasilitas dan mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung keberlanjutannya. Ini adalah momen yang jarang terjadi, menandakan adanya pergeseran cara pandang pemerintah daerah terhadap peran akademisi.
PAIR Sulawesi, yang dikelola Australia-Indonesia Centre (AIC), melibatkan 19 universitas dan lebih dari 200 peneliti dari kedua negara. Program senilai AU$12 juta ini dirancang berbasis kebutuhan lokal, lintas disiplin, dan fokus pada persoalan perubahan iklim serta penguatan masyarakat pesisir. Pertemuan panel penasihat riset yang dihadiri perwakilan kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil menjadi ajang untuk memastikan riset benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Salah satu hasil konkret yang mengemuka adalah komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuka fasilitas Seaweed Center di Takalar bagi peneliti PAIR. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, Muhammad Ilyas, bahkan mengusulkan pemanfaatan dana riset dari Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk memperluas program. Di Sulawesi Utara, lima kelompok riset tengah mengkaji cara membuat puskesmas lebih tahan iklim dan rendah karbon, sebuah langkah yang akan diadopsi dalam perencanaan pembangunan provinsi.
Fokus utama PAIR adalah pengembangan industri rumput laut berkelanjutan. Indonesia memang pemasok sepertiga kebutuhan rumput laut dunia, namun petani hanya menjual bahan mentah dengan nilai jual rendah. Daniel Prajogo, peneliti dari Monash University, menyoroti ketimpangan ini dengan membandingkan Indonesia dan Korea Selatan. Produksi Indonesia mencapai 10,7 juta ton per tahun dengan nilai sekitar US$260 juta, sementara Korea Selatan yang hanya memproduksi seperenamnya mampu meraup US$1,3 miliar. Perbedaan ini terletak pada hilirisasi dan pengolahan nilai tambah.
Tim peneliti PAIR kini mengembangkan produk dari Ulva, jenis rumput laut yang sering dianggap limbah. Ulva dapat diolah berulang kali tanpa sisa, menghasilkan biopigmen untuk pewarna makanan, ekstrak untuk pelapis pangan, serta ampas yang menjadi pupuk dan bioplastik. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus mendukung ekonomi sirkular yang menjadi visi Sulawesi Selatan. Provinsi ini menempati peringkat pertama Indeks Ekonomi Biru Bappenas, diikuti Sulawesi Utara di peringkat keempat.
Namun, ambisi ekonomi biru ini berbenturan dengan realitas Proyek Strategis Nasional (PSN) yang banyak berfokus pada pertambangan dan hilirisasi nikel. Asrun Lio, akademisi dan mantan Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, mengingatkan bahwa proyek smelter yang mempekerjakan tenaga asing tidak banyak mengurangi kemiskinan lokal, bahkan berpotensi mencemari perairan yang menjadi sumber kehidupan budi daya rumput laut. Ironisnya, pemerintah pusat melalui LPDP ikut mendanai PAIR, sementara kementerian lain mempercepat industri yang justru mengancam ekosistem pesisir.
Ketidakselarasan kebijakan ini menjadi pekerjaan rumah besar. PAIR dan program serupa harus mampu membuktikan bahwa ekonomi sirkular berbasis kekayaan pesisir dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih dari itu, hasil riset perlu dikomunikasikan secara luas kepada publik agar tercipta tekanan sosial yang mendorong perubahan kebijakan. Jakarta mungkin tidak selalu mendengar suara daerah, tetapi publik yang sadar akan risiko dan potensi yang dipertaruhkan dapat menjadi kekuatan pendorong.
Pemerintah daerah di Sulawesi telah memilih visi ekonomi biru dan hijau. Pertanyaannya, apakah riset yang menopang visi ini mampu menjangkau keputusan strategis yang dibuat di tingkat pusat? Ujian sebenarnya adalah bagaimana menjembatani kepentingan ekonomi jangka pendek dengan keberlanjutan jangka panjang, dan apakah model PAIR dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.



