Anwar: Bonus 13 Bulan di Tabung Haji yang Rugi adalah Pengkhianatan

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa pemberian bonus hingga 13 bulan gaji kepada staf Tabung Haji—lembaga pengelola dana haji yang tengah mencatatkan kerugian—merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Pernyataan ini disampaikan Anwar usai salat Jumat di Masjid Paroi, Seremban, Jumat (31/7/2026), menanggapi laporan yang mengungkap praktik tersebut di tengah investigasi internal lembaga itu.

Anwar menyebut temuan ini sebagai salah satu dari sekian banyak masalah yang terungkap dalam laporan penyelidikan Tabung Haji. "Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang merugi melaporkan hal seperti itu? Bagaimana mungkin penghargaan diberikan tanpa mempertimbangkan martabat institusi?" ujarnya, seperti dikutip media setempat. Ia juga mengaku merasa sangat kecewa secara pribadi atas temuan tersebut, terutama karena lembaga keagamaan ini dinodai oleh mereka yang seharusnya menjaga amanah.

Lebih jauh, Anwar menyoroti dimensi moral dan keagamaan dari kasus ini. "Sebuah lembaga keagamaan, lembaga Islam, dipermalukan oleh orang-orang Melayu yang diberi kepercayaan. Bagi saya, pelanggaran kepercayaan itu adalah pengkhianatan," tegasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan Tabung Haji bukan sekadar masalah finansial, melainkan juga menyangkut integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana umat.

Menariknya, Anwar menolak mengaitkan kasus ini dengan agenda politik jangka pendek, terutama menjelang pemilihan negara bagian yang digelar Sabtu (1/8/2026). "Ini bukan soal suara, ini masalah yang terlalu besar. Apakah pemilih dapat memahaminya dalam waktu singkat adalah hal terpisah. Bagi saya, menang atau kalah, ini tidak bisa ditoleransi," katanya. Sikap ini menunjukkan bahwa Anwar ingin kasus ini diperlakukan sebagai isu tata kelola yang serius, bukan sekadar alat kampanye.

Anwar juga menggarisbawahi perlunya laporan penyelidikan tersebut dibaca dan didebatkan secara terbuka sebelum diambil kesimpulan. Ia menilai kasus ini terlalu serius untuk dinilai secara tergesa-gesa, terutama dalam konteks politik yang sedang berlangsung. Dengan demikian, ia membuka ruang bagi publik dan parlemen untuk mengkaji temuan secara mendalam, sekaligus memastikan akuntabilitas lembaga keagamaan tersebut.

Bagi Indonesia, kasus Tabung Haji ini menjadi cermin penting bagi pengelolaan lembaga keagamaan dan dana publik. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Indonesia, yang memiliki fungsi serupa, perlu memperkuat transparansi dan tata kelola agar kepercayaan jamaah tetap terjaga. Kasus ini juga mengingatkan bahwa pengawasan internal yang lemah dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang, terlepas dari niat baik awal.

Ke depan, publik Malaysia menantikan langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Apakah akan ada audit independen, pengembalian dana, atau sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab? Pertanyaan ini menjadi ujian bagi komitmen Anwar dalam memberantas korupsi dan memulihkan kepercayaan terhadap lembaga keagamaan. Bagi Indonesia, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan publik dan keterbukaan informasi adalah kunci untuk mencegah terulangnya skandal serupa di dalam negeri.