Min Aung Hlaing Tantang ASEAN, Umumkan Agenda Pembangunan Myanmar yang Kontroversial

Hampir empat bulan setelah resmi menjabat sebagai presiden, Min Aung Hlaing, mantan panglima junta Myanmar, secara terbuka mengecam rencana perdamaian ASEAN dan memaparkan agenda pemerintahannya untuk negara yang dilanda perang saudara. Dalam pidato yang disiarkan pada 31 Juli, ia menegaskan bahwa ASEAN telah bersikap diskriminatif terhadap Myanmar, sebuah pernyataan yang semakin memperlebar jurang antara Naypyidaw dan blok regional tersebut.

Myanmar telah terjerumus dalam kekacauan sejak kudeta Februari 2021 yang menggulingkan pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi. Kudeta itu memicu gelombang protes yang berkembang menjadi perang sipil berkepanjangan, menewaskan sekitar 100.000 orang dan mengungsikan jutaan lainnya. Pada awal 2026, militer merekayasa pemilu yang banyak dikritik dan dimenangkan oleh partai yang didukung tentara, memungkinkan Min Aung Hlaing bertransisi ke peran sipil.

Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing menolak Konsensus Lima Poin ASEAN, sebuah inisiatif perdamaian yang digagas blok tersebut. Ia menyatakan, "Kami telah bersabar. Kami akan merespons tindakan yang tidak konstruktif secara kasus per kasus," tanpa menyebut negara anggota tertentu. Sikap ini menunjukkan bahwa Myanmar tidak lagi bergantung pada ASEAN sebagai mediator utama, dan lebih memilih pendekatan bilateral atau unilateral.

Pemerintahannya berencana menggelar pemilihan sela pada 2027 di 172 daerah pemilihan yang tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu Desember-Januari lalu karena konflik yang masih berlangsung. Selain itu, kapasitas militer dan polisi akan ditingkatkan, dan undang-undang wajib militer tetap diberlakukan. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan di tengah perlawanan yang meluas.

Di sisi lain, Min Aung Hlaing mengklaim telah mengundang kelompok pemberontak untuk berdialog tanpa prasyarat, dan sejauh ini telah bertemu dengan 13 organisasi etnis bersenjata (EAO). Pemerintah juga berjanji memberantas pencucian uang, penyelundupan senjata oleh EAO, serta menindak tegas perdagangan narkoba dan pusat penipuan daring. Namun, langkah-langkah ini dipandang skeptis oleh pengamat, mengingat sejarah panjang pelanggaran HAM oleh militer.

Dalam bidang infrastruktur, pemerintah memprioritaskan proyek jalan raya trilateral sepanjang 1.400 km yang menghubungkan India, Myanmar, dan Thailand, serta proyek kereta api Mandalay-Muse sepanjang 410 km yang menuju perbatasan China. Min Aung Hlaing menyatakan tujuannya adalah "mengekspor barang ke pasar internasional dalam waktu singkat dengan biaya rendah." Namun, proyek-proyek ini memerlukan investasi besar dan stabilitas keamanan yang belum terjamin.

Sektor energi juga menjadi fokus, dengan 10 proyek pembangkit listrik yang sedang dikerjakan, termasuk bendungan Myitsone yang kontroversial—proyek yang sempat dihentikan karena protes lingkungan dan politik—serta rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Langkah ini menuai kekhawatiran akan dampak lingkungan dan proliferasi nuklir di kawasan yang rapuh.

Di bidang sosial, pemerintah berencana mengalokasikan 10 persen anggaran nasional untuk pendidikan pada tahun fiskal mendatang, dan meningkat menjadi 15 persen pada 2028-2029. Sektor pariwisata dan pertanian juga menjadi prioritas, termasuk upaya meningkatkan produksi kapas dalam negeri melalui pinjaman dan bantuan teknis bagi petani. Namun, kebijakan ini terancam oleh eksodus besar-besaran pemuda berusia 18-34 tahun yang meninggalkan negara, sebagian besar untuk menghindari wajib militer, seperti yang dilaporkan Reuters.

Bagi Indonesia, situasi Myanmar memiliki implikasi langsung. Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia kerap menjadi penengah dalam upaya perdamaian, namun sikap Myanmar yang semakin defensif mempersulit mediasi. Selain itu, arus pengungsi Myanmar yang mencapai ribuan orang ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, menambah beban kemanusiaan. Stabilitas Myanmar juga penting bagi keamanan maritim dan perdagangan di kawasan, terutama mengingat proyek infrastruktur yang melibatkan India dan China.

Min Aung Hlaing menutup pidatonya dengan pernyataan visioner, "Saya akan mengambil dua tahun untuk membangun momentum bagi pembangunan bangsa baru. Saya juga akan mengambil tiga tahun untuk melaksanakan pembangunan ini dengan kecepatan penuh." Namun, tanpa pengakuan internasional yang luas dan rekonsiliasi nasional yang tulus, target ambisius ini tampak sulit tercapai. Pertanyaannya, apakah ASEAN dan komunitas internasional akan tetap berdiam diri atau mengambil langkah lebih tegas untuk menghentikan siklus kekerasan di Myanmar?