Pilkada Kashmir Berdarah: Lebih 30 Tewas dalam Bentrok, Oposisi Boikot

Pemilihan umum regional di Kashmir yang dikuasai Pakistan berubah menjadi tragedi berdarah. Kelompok protes yang dilarang, Joint Awami Action Committee (JAAC), mengklaim lebih dari 30 orang tewas dalam bentrok dengan aparat keamanan di sekitar kota Rawalakot, menjelang putaran kedua pemungutan suara yang dijadwalkan pada 2 Agustus 2026.

Pada putaran pertama yang digelar Senin (31/7/2026) di tiga distrik—Mirpur, Kotli, dan Bhimber—Partai Muslim Liga Pakistan-Nawaz (PML-N) berhasil merebut sembilan dari 13 kursi yang diperebutkan. Namun, proses demokrasi ini dibayangi oleh boikot dari partai pemenang pemilu 2021, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pimpinan Imran Khan, yang menolak berpartisipasi dengan alasan kecurangan pemilu.

Ketegangan semakin memuncak setelah pemerintah regional melarang JAAC pada Juni lalu. Larangan itu memicu protes massal yang berujung pada bentrokan berdarah. JAAC, yang didirikan pada 2023, telah menjadi corong utama ketidakpuasan warga terhadap intervensi pemerintah pusat di Islamabad dan pengabaian ekonomi. Kelompok ini menuntut reformasi pemilu, terutama terkait 12 kursi khusus di majelis legislatif yang diperuntukkan bagi pengungsi dari Kashmir India—yang kerap diisi oleh orang di luar wilayah tersebut, sehingga dianggap sebagai alat manipulasi politik oleh Islamabad.

Pemerintah Pakistan membenarkan tindakan keras dengan tuduhan bahwa militan bersenjata yang didukung India telah menyusup ke dalam barisan pengunjuk rasa. India, seperti sebelumnya, membantah tuduhan tersebut. Sementara itu, layanan perbankan, jalan, dan internet di wilayah itu lumpuh, menghambat verifikasi independen atas jumlah korban. Seorang pejabat yang enggan disebut namanya mengonfirmasi setidaknya tiga demonstran tewas di Mirpur pekan ini.

Bagi Indonesia, konflik Kashmir menjadi pengingat akan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan di negara demokrasi. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan hubungan dekat dengan Pakistan serta India, Jakarta perlu mencermati eskalasi ini. Potensi dampak regional—mulai dari arus pengungsi hingga ketegangan diplomatik—dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Asia Selatan. Selain itu, kisruh pemilu di Kashmir menyoroti kerentanan demokrasi di negara-negara berkembang yang menghadapi tekanan separatisme dan intervensi pusat.

“Seluruh pemilu ini adalah penipuan,” ujar Fazal Mahmood Baig, warga Muzaffarabad, ibu kota regional, pada Rabu (2/8/2026). Sementara itu, pengunjuk rasa di Islamabad, Sardar Mazhar, menyerukan penyelesaian damai.

Analis politik Hasan Askari menilai PML-N kemungkinan besar membutuhkan dukungan dari 12 perwakilan kursi kontroversial untuk membentuk pemerintahan daerah. “Tetapi jika pemerintah mereka bergantung pada 12 kursi yang kontroversial itu, bagaimana mereka bisa menemukan solusi untuk masalah ini?” ujarnya. Bahkan di antara kandidat yang tidak memboikot, hasil pemilu diwarnai tuduhan pencurian kotak suara dan kecurangan antarpartai. Pemerintah mengonfirmasi satu orang tewas dan beberapa luka dalam bentrokan terpisah antara pendukung PML-N dan PPP.

Dengan dua putaran pemilu tersisa, pertanyaan besarnya adalah apakah kekerasan akan terus meningkat atau justru mereda setelah tekanan internasional. Akankah PML-N mampu mengelola koalisi yang rapuh di tengah tuntutan otonomi dan reformasi yang menguat? Kashmir Pakistan kembali menjadi ujian bagi demokrasi dan stabilitas di kawasan yang sudah lama dilanda konflik.