Konflik Internal Partai Republik: Trump Ancam Tarik Pencalonan Jaksa Agung Todd Blanche

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menarik sementara pencalonan Todd Blanche sebagai Jaksa Agung setelah dua senator Partai Republik memaksa penundaan pemungutan suara konfirmasi. Langkah ini memicu ketegangan internal di kubu Republik dan mempertanyakan independensi lembaga penegak hukum tertinggi di Negeri Paman Sam.

Dalam pernyataan yang diunggah di platform Truth Social, Trump menyatakan tidak keberatan untuk menarik nama Blanche untuk sementara waktu jika kedua senator—John Cornyn dari Texas dan Thom Tillis dari Carolina Utara—tetap bersikeras. Blanche, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung, akan tetap memegang posisi tersebut hingga situasi politik memungkinkan. Trump bahkan menyebut Blanche sebagai "bintang" yang berpotensi menjadi salah satu Jaksa Agung terbesar sepanjang sejarah.

Komite Yudisial Senat seharusnya memberikan suara pada Kamis (30/7) untuk memajukan pencalonan Blanche ke lantai Senat. Namun, pimpinan Republik membatalkan rapat setelah negosiasi dengan Cornyn dan Tillis gagal. Dengan komposisi 12-10 di komite, suara oposisi dari dua senator Republik sudah cukup untuk menggagalkan pencalonan jika bergabung dengan kubu Demokrat yang kompak.

Akar perselisihan terletak pada penyelesaian luar biasa antara Trump dan administrasi yang dipimpinnya terkait pengungkapan ilegal catatan pajaknya. Kesepakatan itu mengusulkan pembentukan dana US$1,8 miliar bagi individu yang mengaku menjadi korban penuntutan bermotif politik, serta memberikan perlindungan luas bagi Trump, keluarganya, dan bisnisnya dari audit pajak dan klaim pemerintah lainnya. Blanche telah menyatakan bahwa dana yang disebut "anti-weaponization fund" itu tidak akan dilanjutkan, namun Cornyn dan Tillis menuntut komitmen tertulis yang mencegah kebangkitan kembali dana tersebut dan bahasa yang mempersempit perlindungan pajak.

Cornyn menuduh Departemen Kehakiman melakukan "stonewalling" dengan menolak bekerja sama memberikan dokumen yang diminta. Sementara itu, pihak administrasi mengklaim telah memberikan bahasa baru dan masih berunding dengan kedua senator, membuka kemungkinan penjadwalan ulang pemungutan suara sebelum reses Senat bulan Agustus.

Bagi Indonesia, dinamika politik AS ini relevan mengingat posisi Departemen Kehakiman AS yang sering menjadi acuan dalam kerja sama hukum internasional, termasuk ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam kasus pidana. Ketidakpastian di pucuk pimpinan lembaga tersebut dapat mempengaruhi berbagai perjanjian bilateral, termasuk yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan kejahatan transnasional. Indonesia perlu mencermati apakah kebijakan penegakan hukum AS akan berubah di bawah kepemimpinan yang lebih partisan.

Kekhawatiran yang lebih luas muncul bahwa Blanche akan terus bertindak sebagai pengacara pribadi Trump, bukan sebagai kepala penegak hukum yang independen. Sebelum bergabung dengan pemerintahan, Blanche membela Trump dalam proses pidana. Sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung, ia telah mengawasi kasus-kasus terhadap lawan politik presiden sambil mempertahankan pengaturan hukum yang menguntungkan Trump dan sekutunya. Trump sendiri menyerang Cornyn dan Tillis sebagai politisi yang kariernya telah ia akhiri dengan menolak memberikan dukungan, sambil mencatat bahwa keduanya sebelumnya memilih untuk mengonfirmasi Merrick Garland, calon dari Demokrat, sebagai Jaksa Agung.

Cornyn menanggapi pernyataan Trump dengan menulis ulang di platform X, menambahkan komentar bahwa presiden "keliru jika mengira kekhawatiran tentang ketentuan dalam penyelesaian gugatan pajaknya terbatas pada saya dan Senator Tillis." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa oposisi terhadap Blanche mungkin lebih luas dari yang diperkirakan. Pertanyaannya kini: akankah Trump benar-benar menarik pencalonan Blanche, atau akankah kompromi tercapai sebelum reses Senat?