Krisis Listrik di Filipina: Marcos Kembali Serukan Energi Nuklir, Diikuti Gelombang Protes Korupsi

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. secara tegas menyatakan bahwa sudah saatnya negaranya mempertimbangkan kembali energi nuklir sebagai sumber tenaga listrik. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato kenegaraan di tengah darurat energi yang ia tetapkan sejak awal tahun, dengan latar belakang tarif listrik Filipina yang menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Marcos mengaitkan lonjakan biaya energi dan inflasi dengan konflik di Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok gas. “Mungkin sudah waktunya kita meninjau kembali produksi energi nuklir,” katanya di depan Sidang Gabungan Kongres. Ia berkomitmen untuk memastikan keamanan dan memberikan penjelasan yang memadai kepada publik mengenai manfaat energi nuklir.

Langkah ini bukan tanpa sejarah panjang. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bataan—satu-satunya PLTN di Filipina—selesai dibangun pada era 1980-an namun tak pernah beroperasi karena masalah korupsi dan kekhawatiran keselamatan. Pemerintahan Marcos sejak awal masa jabatannya telah menjajaki kerja sama nuklir dengan Jepang, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Pada Mei 2024, Filipina bahkan menandatangani kesepakatan dengan AS untuk melatih warga negara mereka dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN.

Carlo Arcilla, mantan direktur Institut Riset Nuklir Filipina, menyebut wacana mengembalikan nuklir ke dalam bauran energi sebagai langkah yang tak perlu diperdebatkan. “Meskipun kami memiliki tenaga air dan panas bumi, itu tidak cukup. Kami sering mengalami pemadaman, terutama di Visayas,” ujarnya. Arcilla berharap presiden segera menindaklanjuti dengan aksi konkret. Sementara itu, Menteri Energi Sharon Garin sebelumnya menyatakan akan meningkatkan output PLTU batu bara untuk menekan biaya listrik di tengah gangguan pasokan gas.

Di luar isu energi, pidato Marcos juga diwarnai pengumuman keringanan pajak bagi kelas menengah—pembebasan pajak penghasilan bagi warga berpenghasilan hingga 350.000 peso per tahun—serta pengakuan bahwa sepupunya, eks Ketua DPR Martin Romualdez, akan segera menghadapi tuntutan korupsi. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperbaiki citra di tengah skandal proyek pengendalian banjir fiktif yang merugikan negara miliaran dolar. Ribuan demonstran sempat berunjuk rasa di dekat gedung DPR menuntut akuntabilitas. Namun, hingga kini hanya satu politisi yang ditahan terkait kasus tersebut, sementara satu lagi melarikan diri ke luar negeri.

Bagi Indonesia, wacana serupa bukannya asing. Negeri ini sempat merencanakan pembangunan PLTN sejak era 1990-an, namun selalu tertunda oleh masalah regulasi, biaya, dan penolakan publik pasca-insiden Fukushima. Perbandingan tarif listrik Filipina yang lebih tinggi dari Indonesia menjadi pengingat bahwa urgensi diversifikasi energi tak bisa diabaikan. Namun, tantangan tata kelola dan kepercayaan publik tetap menjadi batu sandungan di kedua negara.

Ke depan, Marcos menghadapi dilema: mendorong energi nuklir membutuhkan investasi besar dan transparansi, sementara skandal korupsi yang membelit pemerintahannya bisa menghambat kepercayaan investor dan publik. Akankah Filipina kali ini benar-benar menghidupkan PLTN Bataan, atau hanya menjadi wacana politik belaka?