Dubes Malaysia Dipanggil AS: Sikap Tegas terhadap Israel Bikin Hubungan Bilateral Terancam
Baca dalam 60 detik
- Malaysia mempertahankan kebijakan tidak mengakui Israel setelah dubesnya dipanggil Kemenlu AS terkait insiden Network School.
- Seorang peserta dengan kewarganegaraan ganda AS-Israel diusir dari Malaysia, memicu kemarahan delapan anggota kongres AS.
- Kongres AS mengancam pemotongan bantuan militer IMET jika Malaysia tak mengubah sikap dalam 15 hari, berpotensi berdampak pada Indonesia.
Duta Besar Malaysia untuk Amerika Serikat, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, dipanggil Kementerian Luar Negeri AS untuk menjelaskan sikap Kuala Lumpur terhadap Israel di tengah kontroversi komunitas digital nomad Network School. Langkah ini menandai eskalasi tekanan Washington terhadap Malaysia yang selama ini vokal mendukung Palestina.
Pemicu ketegangan adalah komunitas Network School yang didirikan investor AS Balaji Srinivasan di Malaysia. Akun media sosial mengungkapkan adanya peserta dari Israel, yang kemudian memicu investigasi imigrasi. Meski semua dokumen peserta dinyatakan sah, aparat Malaysia tetap menutup kegiatan tersebut pada Selasa lalu.
Menlu Malaysia Mohamad Hasan menegaskan bahwa kebijakan imigrasi negaranya tidak mengakui negara Israel atau rezim Zionis. "Ada individu dengan kewarganegaraan ganda AS-Israel yang masuk menggunakan paspor AS. Setelah diketahui identitasnya, kami memintanya keluar," ujarnya kepada kantor berita Bernama. Pernyataan ini disampaikan setelah Dubes Malaysia menjelaskan posisi tersebut kepada Kemenlu AS.
Reaksi keras datang dari delapan anggota Kongres AS. Dalam surat kepada Menlu Marco Rubio, mereka mengecam rencana Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk melacak dan mendeportasi warga Israel di Malaysia. Mereka meminta Kemenlu AS meninjau ulang kerja sama keamanan dan mengancam menghentikan program International Military Education and Training (IMET) yang melatih personel militer Malaysia. Batas waktu 15 hari diberikan jika Malaysia tidak mengubah kebijakannya.
Bagi Indonesia, konflik ini memberikan pelajaran penting. Sebagai sesama negara tanpa hubungan resmi dengan Israel, Indonesia kerap menghadapi tekanan serupa. Komunitas digital nomad di Bali, yang juga menarik banyak warga asing, bisa menjadi perhatian. Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi potensi benturan kebijakan imigrasi dengan jaringan global semacam Network School.
Menurut analis hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Sinta Widjaja, langkah Malaysia menunjukkan konsistensi prinsip namun berisiko mengundang sanksi ekonomi. "Jika ancaman pemotongan bantuan militer terealisasi, Malaysia bisa kehilangan akses pelatihan vital. Indonesia harus belajar — diplomasi yang hati-hati diperlukan untuk menyeimbangkan prinsip dan kepentingan bilateral," jelasnya.
Ke depannya, apakah tekanan AS akan memaksa Malaysia melunak? Atau justru memperkuat solidaritas negara-negara ASEAN yang pro-Palestina? Jawabannya akan menentukan arah dinamika Timur Tengah dan kawasan Indo-Pasifik.
