Skandal Video Fitnah dan Kripto Ancam Jabatan Perdana Menteri Jepang

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi gagal meredam badai politik setelah jawabannya di parlemen soal skandal video fitnah yang melibatkan sekretarisnya justru memperpanjang kecurigaan dan menghentikan jalannya sidang.

Skandal ini mencuat setelah majalah Shukan Bunshun mengungkap bahwa kubu Takaichi menyebarkan video yang mencemarkan nama baik lawan politik dalam pemilihan internal Partai Demokrat Liberal (LDP) musim gugur lalu. Lebih jauh, pria yang diduga memproduksi video itu juga terlibat dalam penerbitan "Sanae Token", sebuah aset kripto yang menggunakan nama perdana menteri, tanpa registrasi resmi. Otoritas jasa keuangan Jepang telah menerima keluhan dari masyarakat yang mengaku dirugikan.

Takaichi awalnya membantah keras, menyatakan tidak pernah bertemu dengan pria tersebut. Namun, seiring tekanan oposisi, ia berulang kali mengubah pernyataan hingga akhirnya mengakui bahwa sekretarisnya ikut dalam rapat online dengan pria itu. Ketika diminta menghadirkan sekretaris di parlemen, Takaichi malah menawarkan pernyataan tertulis sebagai pengganti, yang baru diserahkan sebulan kemudian—tepat saat sidang ditutup. Langkah ini dinilai sebagai upaya mengulur waktu.

Dalam pernyataan tertulis, sekretaris tersebut secara implisit membenarkan pembahasan soal aset kripto, meskipun mengaku tidak ingat detailnya. Di sidang komite anggaran pada 27 Juli, oposisi terus mendesak, namun Takaichi hanya mengulangi bahwa hal itu bukan wewenang kantornya. Para analis politik menilai sikap ini menunjukkan kegagalan kepemimpinan dan kurangnya transparansi.

Dampak skandal ini tidak hanya mengguncang parlemen, tetapi juga merembet ke hubungan Jepang dengan negara tetangga, termasuk Indonesia. Jepang merupakan mitra dagang utama dan investor besar di Indonesia. Jika krisis politik berlarut, kebijakan luar negeri Jepang bisa terhambat, mempengaruhi proyek infrastruktur dan kerja sama ekonomi. Selain itu, kasus ini menjadi pengingat bagi Indonesia tentang pentingnya regulasi media sosial dan aset kripto untuk mencegah penyalahgunaan dalam politik.

Dengan rating persetujuan kabinet yang anjlok, Takaichi tampaknya kehilangan kendali. Ia sendiri mengaku tidak tahu penyebab penurunan itu—sebuah pernyataan yang dinilai menunjukkan sikap tidak peka terhadap aspirasi rakyat. Parlemen Jepang kini dihadapkan pada pilihan sulit: terus mendukung perdana menteri yang terbelit skandal, atau memaksanya mundur demi stabilitas. Pertanyaan yang menggantung: apakah demokrasi Jepang mampu membersihkan diri dari praktik kotor ini?