Survei Terbaru Jepang: Popularitas Perdana Menteri Anjlok, Oposisi Menguat

Dukungan publik terhadap Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi merosot tajam dalam survei terbaru, membuka celah bagi oposisi untuk memperkuat posisi menjelang sesi parlemen berikutnya. Hasil jajak pendapat yang dirilis pada 18-19 Juli menunjukkan angka persetujuan kabinet hanya 41%, turun 10 poin dari bulan sebelumnya dan menjadi yang terendah sejak pemerintahan Takaichi dibentuk pada Oktober 2025.

Penurunan ini memicu alarm di lingkungan perdana menteri. Sejumlah pejabat di kantor PM mendesak agar pemerintah segera membahas langkah-langkah pengendalian harga, termasuk pemotongan pajak konsumsi, yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Namun, hingga kini belum ada keputusan konkret yang diambil.

Di sisi lain, partai oposisi menilai anjloknya popularitas Takaichi merupakan buah dari gaya kepemimpinan yang memaksakan sejumlah rancangan undang-undang kontroversial di penghujung sidang parlemen. Dua di antaranya yang paling disorot adalah RUU yang mengkriminalisasi penodaan bendera nasional Jepang dan RUU pendirian "ibu kota kedua" sebagai pusat administratif alternatif. Ketua Partai Demokrat Konstitusional (CDP) Shunichi Mizuoka menyebut tren ini sebagai "awal dari akhir pemerintahan".

Ketua Partai Demokrat untuk Rakyat (DPFP) Yuichiro Tamaki, dalam konferensi pers 21 Juli, menyoroti bahwa pemerintah terlalu sibuk dengan isu-isu yang tidak menyentuh kantong rakyat, sementara tugas paling penting—mengatasi kenaikan harga—terabaikan. Senada dengannya, Mizuoka menambahkan bahwa pemaksaan RUU yang tidak dipahami publik hanya memperlebar jurang ketidakpercayaan.

Junya Ogawa, pemimpin Aliansi Reformasi Sentris, menilai penurunan ini mencerminkan kekecewaan dan resignasi publik yang sudah tidak lagi berekspektasi tinggi terhadap substansi kebijakan pemerintah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal (LDP) Shunichi Suzuki mengakui penurunan signifikan ini dan menyatakan bahwa partai sedang menganalisis penyebabnya melalui Biro Hubungan Masyarakat.

Spekulasi juga mengarah pada penanganan RUU "ibu kota kedua" yang menjadi prioritas mitra koalisi junior LDP, Nippon Ishin (Partai Inovasi Jepang). Sekretaris Jenderal Nippon Ishin, Hiroshi Nakatsuka, mengatakan pihaknya belum mengkaji secara mendalam opini publik dan akan terus maju dengan hati-hati.

Bagi Takaichi, yang basis dukungan di internal partai masih lemah, menjaga angka popularitas tinggi adalah kunci untuk mempertahankan pengaruh di LDP. Seorang ajudan perdana menteri menyebut penurunan ini sebagai hal yang tak terhindarkan menjelang akhir sidang parlemen, dan menekankan pentingnya tetap tenang serta memenuhi janji-janji publik satu per satu.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Takaichi mampu memulihkan kepercayaan publik sebelum pemilihan umum berikutnya? Atau justru momentum oposisi akan terus menguat, mengingat tekanan harga belum menunjukkan tanda-tanda mereda?