Prabowo: Kebocoran Anggaran Negara Capai 30%, Saya Hentikan Sekarang
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran anggaran negara mencapai 30 persen dari total belanja, setara lebih dari Rp1.000 triliun.
- Praktik penggelembungan harga dalam pengadaan pemerintah disebut sebagai modus utama yang merugikan keuangan negara.
- Prabowo mengklaim telah menghemat Rp300 triliun dalam beberapa bulan pertama kepemimpinannya, yang dialokasikan untuk program prioritas seperti makan bergizi dan pembangunan jembatan.
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan perang terhadap praktik korupsi anggaran yang selama ini menggerogoti keuangan negara. Dalam pidatonya di Puncak Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Kamis (23/7), ia mengungkapkan bahwa kebocoran anggaran mencapai angka fantastis, yakni 30 persen dari total belanja negara.
"Anggaran negara kita sekitar 270 miliar dolar AS atau Rp3.700 triliun. Jika 30 persen bocor, artinya lebih dari Rp1.000 triliun lenyap. Ini sedang saya hentikan," tegas Prabowo di hadapan ribuan kader PKB. Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa pemerintah serius memberantas kebocoran yang selama ini dianggap sebagai rahasia umum.
Prabowo mencontohkan praktik penggelembungan harga dalam setiap pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintah. "Setiap pembelian dari lembaga pemerintah, pasti harganya digelembungkan. Ini sudah menjadi budaya yang harus diubah," ujarnya. Ia mengajak semua pihak untuk introspeksi dan mendukung upaya penghematan yang sedang dilakukan.
Kepala negara mengklaim bahwa dalam beberapa bulan pertama pemerintahannya, ia telah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp300 triliun. Dana tersebut, menurutnya, dialokasikan untuk program-program prioritas seperti penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah dan pembangunan infrastruktur. "Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi, ini yang kita gunakan untuk jembatan. 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026. Kalau perlu tahun depan kita bangun lebih," papar Prabowo.
Langkah tegas Prabowo mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai bahwa pengungkapan angka kebocoran sebesar itu menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pengelolaan keuangan negara. "Jika benar 30 persen bocor, maka ini bukan sekadar masalah oknum, tetapi kegagalan sistem pengawasan. Pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi yang mendasar," ujarnya saat dihubungi terpisah.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dari Brawijaya, Wawan Sobari, mengingatkan bahwa klaim penghematan Rp300 triliun perlu diverifikasi secara independen. "Angka sebesar itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan data yang transparan. Masyarakat berhak tahu dari pos mana saja penghematan itu dilakukan," katanya.
Prabowo sendiri optimistis bahwa upaya pemberantasan kebocoran anggaran akan berhasil jika didukung oleh semua elemen bangsa. Ia menekankan bahwa dana yang diselamatkan akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Pertanyaannya, mampukah pemerintah mempertahankan komitmen ini di tengah tekanan politik dan birokrasi yang selama ini menjadi penghalang reformasi?
