Prabowo soal 'Londo Ireng': Kritik Kepentingan Asing, Bukan Serangan Profesi
Baca dalam 60 detik
- Pernyataan Presiden Prabowo mengenai 'londo ireng' dinilai sebagai kiasan politik yang menyasar oknum yang mengutamakan kepentingan asing, bukan generalisasi terhadap profesi jurnalis, LSM, atau pengamat.
- Direktur Eksekutif IPR Iwan Setiawan menegaskan bahwa istilah tersebut merupakan kritik terhadap orientasi kepentingan, bukan identitas profesi, dan muncul dalam konteks konsistensi Prabowo pada agenda kedaulatan nasional.
- Pesan ini dianggap sebagai pengingat bagi elite bangsa agar tidak menjadi perpanjangan kepentingan eksternal di tengah upaya Indonesia memperkuat posisi tawar global.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal istilah 'londo ireng' adalah kiasan politik yang menyasar oknum yang mengorbankan kepentingan nasional demi asing, bukan serangan terhadap profesi tertentu. Pernyataan itu disampaikan Iwan dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu (26/1), merespons kontroversi yang muncul setelah pidato Presiden di sebuah acara nasional.
Menurut Iwan, istilah 'londo ireng' memiliki akar sejarah sebagai simbol bagi orang Indonesia yang secara fisik pribumi, namun cara berpikir dan tindakannya lebih menguntungkan asing ketimbang bangsa sendiri. Dalam konteks saat ini, Presiden Prabowo dinilai konsisten mengusung agenda kedaulatan nasional, seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan penguatan industri. Kebijakan-kebijakan itu kerap mendapat resistensi dari pihak-pihak yang lebih berkepentingan dengan kekuatan asing.
Iwan menggarisbawahi bahwa Presiden sama sekali tidak menggeneralisasi seluruh jurnalis, aktivis LSM, akademisi, atau pengamat sebagai 'londo ireng'. Yang menjadi sasaran kritik adalah individu—dari latar belakang mana pun—yang secara sadar memperjuangkan kepentingan asing dengan mengorbankan nasional. 'Saya tidak melihat Presiden sedang menggeneralisasi profesi tertentu. Sangat keliru apabila istilah itu kemudian diarahkan kepada seluruh jurnalis, aktivis LSM, akademisi, atau pengamat,' ujarnya.
Dalam konteks domestik, pesan ini relevan bagi elite Indonesia yang berada di pusaran kebijakan strategis. Iwan menilai bahwa Presiden sedang mengingatkan agar para pemangku kepentingan tidak menjadi perpanjangan kepentingan eksternal saat Indonesia berupaya meningkatkan daya tawar global. 'Dalam situasi seperti itu, tentu akan muncul kelompok-kelompok yang terus-menerus membangun narasi pesimistis atau bahkan berupaya menggagalkan kebijakan strategis negara,' kata Iwan.
Ke depan, perdebatan soal 'londo ireng' diprediksi akan meredup seiring publik memahami konteksnya sebagai kritik politik. Namun, tantangan bagi Presiden adalah menjaga agar narasi ini tidak disalahartikan sebagai pembungkaman kritik. Pertanyaannya, akankah para elite nasional mampu membedakan antara kritik yang membangun dan kepentingan asing yang terselubung?
