Netanyahu Sebut Pengakuan Saudi sebagai Lompatan Sejarah Perdamaian Timur Tengah
Baca dalam 60 detik
- Israel menyambut positif kesepakatan nuklir sipil AS-Saudi yang dikaitkan dengan normalisasi hubungan dengan Tel Aviv.
- Kesepakatan itu dianggap dapat memperluas lingkaran perdamaian Abraham Accords, namun Saudi masih bersikukuh pada syarat pembentukan negara Palestina.
- Analis menilai langkah ini berpotensi mengubah peta geopolitik kawasan, termasuk implikasi bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pengakuan Arab Saudi terhadap negaranya sebagai lompatan bersejarah bagi perdamaian Timur Tengah. Pernyataan itu muncul setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi mengumumkan kesepakatan pembangunan program nuklir sipil di kerajaan tersebut, yang oleh Presiden AS Donald Trump dikaitkan dengan syarat normalisasi hubungan Saudi-Israel.
Dalam pernyataan resmi dari kantor Netanyahu, dikatakan bahwa bergabungnya Saudi ke dalam Abraham Accords akan menjadi langkah maju yang monumental. "Aksi militer bersama Amerika dan Israel melawan rezim genosida di Teheran serta penghancuran poros teror Iran telah membuka peluang untuk memperluas lingkaran perdamaian," demikian bunyi pernyataan tersebut. Abraham Accords sendiri merupakan serangkaian perjanjian normalisasi yang ditengahi AS pada masa jabatan pertama Trump, di mana Israel menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan—meski Sudan belum meratifikasi perjanjian itu karena perang saudara.
Kesepakatan ini menandai pergeseran dari posisi tradisional negara-negara Arab yang selama puluhan tahun menuntut pendirian negara Palestina sebagai prasyarat normalisasi dengan Israel. Abraham Accords lebih banyak dibingkai sebagai realignment kawasan berdasarkan kepentingan bersama menghadapi Iran, bukan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Namun, Arab Saudi—ekonomi terbesar di kawasan dan tuan rumah dua kota suci Islam—sejauh ini masih bertahan di luar perjanjian tersebut. Riyadh konsisten menyatakan tidak akan menormalisasi hubungan tanpa adanya jalur yang jelas menuju kenegaraan Palestina.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi strategis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia selama ini konsisten mendukung perjuangan Palestina dan menolak normalisasi dengan Israel sebelum terciptanya negara Palestina yang merdeka. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri beberapa kali menegaskan bahwa posisi tersebut tidak akan berubah. Namun, jika Saudi—yang menjadi panutan banyak negara Muslim—akhirnya melangkah ke arah normalisasi, tekanan terhadap Indonesia untuk menyesuaikan sikap diplomatiknya bisa meningkat. Di sisi lain, kesepakatan nuklir sipil AS-Saudi juga membuka peluang kerja sama energi, termasuk kemungkinan transfer teknologi nuklir yang bisa mempengaruhi pasar energi regional.
Para analis menilai bahwa kesepakatan ini, jika terealisasi, akan mengubah peta aliansi di Timur Tengah secara fundamental. Iran, yang selama ini menjadi musuh bersama Israel dan negara-negara Teluk, akan semakin terisolasi. Namun, jalan menuju normalisasi masih panjang. Saudi masih bersikukuh pada tuntutan Palestina, sementara koalisi pemerintahan Israel yang dipimpin Netanyahu dikenal keras terhadap konsesi teritorial. Pertanyaan besarnya: akankah tekanan ekonomi dan keamanan dari AS cukup untuk menjembatani perbedaan yang ada, atau justru memicu ketegangan baru di kawasan?
