PDIP Peringati 30 Tahun Kudatuli dengan Teatrikal dan Ruwatan: Ingatan Kolektif yang Tak Boleh Pudar
Baca dalam 60 detik
- PDIP menggelar aksi teatrikal dan ritual adat di Jakarta untuk memperingati 30 tahun peristiwa Kudatuli, yang menandai kekerasan negara terhadap oposisi di era Orde Baru.
- Kepala Badan Sejarah PDIP Bonnie Triyana menegaskan bahwa luka sejarah tak akan hilang selama keadilan bagi korban belum ditegakkan, menjadikan peringatan ini sebagai penolakan terhadap amnesia kolektif.
- Acara yang dihadiri elite partai dan seniman ini menegaskan posisi PDIP sebagai partai yang terus mengusung narasi perlawanan terhadap otoritarianisme, sembari mendorong evaluasi kritis atas masa lalu.
Tiga puluh tahun setelah kerusuhan 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai Kudatuli, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menggelar peringatan dengan cara yang tak biasa: perpaduan teatrikal, ritual adat, dan puisi. Bagi partai berlogo banteng moncong putih itu, peristiwa yang menandai puncak represi Orde Baru terhadap oposisi ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan luka yang masih menganga selama keadilan belum ditegakkan.
Acara yang berlangsung di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7), dibuka dengan sambutan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP, Bonnie Triyana. Ia menekankan bahwa waktu tidak otomatis menyembuhkan luka sejarah. “Selama keadilan hukum belum sepenuhnya ditegakkan bagi para korban dan keluarganya, ingatan akan peristiwa ini harus terus dirawat,” ujarnya. Bonnie menambahkan bahwa aksi teatrikal bukanlah upaya membuka luka lama, melainkan memastikan bahwa luka itu tidak pernah dilupakan.
Pementasan teatrikal dibawakan oleh Teater Gates, yang merekonstruksi adegan penyerbuan kantor PDI oleh massa kubu Soerjadi—yang saat itu didukung Orde Baru—serta perlawanan para pendukung setia Megawati. Suasana hening dan haru menyelimuti ruangan saat para aktor memerankan kekerasan yang terjadi tiga dekade silam. Setelah pertunjukan, ritual adat ruwatan kebangsaan digelar oleh masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang dari Banten Kidul, sebagai simbol pembersihan batin dan doa bagi arwah korban.
Prosesi kemudian ditutup dengan iring-iringan seni tradisional dari Kasepuhan Cilebang dan pembacaan puisi berjudul “Melawan dan Berjuang” oleh seniman Butet Kartaredjasa. Kehadiran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, tokoh senior Sidarto Danusubroto, mantan jurnalis Widiarsi Agustina, serta sejumlah seniman dan aktivis pro-demokrasi menambah bobot acara. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengikuti jalannya acara secara daring dari kediamannya.
Peringatan ini menarik perhatian karena dilakukan di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024, di mana PDIP memposisikan diri sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Bonnie Triyana menegaskan, “Seni membantu kita merasakan apa yang tidak terungkap oleh dokumen.” Pernyataan itu menggarisbawahi fungsi peringatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya merawat ingatan kolektif bangsa agar peristiwa serupa tidak terulang.
Pertanyaan yang menggantung hingga kini: akankah negara serius menuntaskan agenda keadilan transisional yang selama ini mandek? Atau, Kudatuli akan terus menjadi luka yang dirawat hanya melalui seni dan ritual, tanpa penuntasan hukum? Bagi PDIP, setidaknya, peringatan ini adalah pengingat bahwa demokrasi Indonesia lahir dari rahim perlawanan—dan perlawanan itu tak boleh dilupakan.
