Presiden Bangladesh Terancam Lengser: Panggilan ke Hasina Jadi Pemicu?
Baca dalam 60 detik
- Presiden Mohammed Shahabuddin diperkirakan akan mundur dalam waktu dekat setelah terungkap berkomunikasi dengan mantan PM Hasina yang diasingkan.
- Pemerintahan PM Tarique Rahman menekan sisa-sisa rezim lama, dengan Shahabuddin sebagai satu-satunya pejabat tinggi era pra-pemberontakan yang masih menjabat.
- Krisis konstitusional mengintai jika presiden benar-benar mundur, mengingat posisi strategisnya di tengah ketegangan politik Bangladesh yang memanas.

Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin dikabarkan akan segera mengundurkan diri di tengah tekanan politik yang meningkat, menurut sejumlah sumber yang dekat dengan istana kepresidenan Bangabhaban. Langkah ini dipicu oleh terungkapnya komunikasi telepon antara Shahabuddin dan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini hidup dalam pengasingan di India.
Shahabuddin, yang menjabat sejak April 2023, merupakan satu-satunya pejabat tinggi konstitusional yang masih bertahan dari era sebelum gelombang protes besar pada Juli 2024. Panggilan telepon yang dilakukan saat kunjungan medis ke London pada Mei lalu itu diketahui oleh badan intelijen, yang kemudian menyampaikan pesan agar presiden mundur. Namun, seorang petinggi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) menyebutkan bahwa persoalannya lebih kompleks dari sekadar panggilan telepon tersebut.
Ketegangan semakin meningkat setelah Hasina, yang dijatuhi hukuman mati di Bangladesh dan partainya dilarang, mengumumkan rencana kembali ke Bangladesh pada Desember mendatang. Pemerintahan Perdana Menteri Tarique Rahman merespons dengan memperketat pengawasan terhadap upaya reorganisasi Partai Awami League di dalam negeri. Dalam rapat kabinet 17 Juli, Rahman menginstruksikan aparat untuk memperkuat operasi terhadap kelompok-kelompok afiliasi rezim lama.
Shahabuddin sebelumnya telah menyatakan niatnya untuk mundur setelah pemilu Februari 2025, namun kemudian berubah sikap. Dalam wawancara dengan surat kabar pada Februari lalu, ia mengatakan akan tetap menjabat jika pemerintah menghendaki, tetapi siap mundur secara sukarela jika dianggap perlu. Sumber pemerintah tingkat tinggi menyebut kepergian Shahabuddin adalah hal yang wajar, mengingat pemerintah tidak lagi nyaman dengan upaya presiden menjalin kontak lama.
Bagi Indonesia, perkembangan politik Bangladesh ini patut dicermati mengingat posisi Bangladesh sebagai mitra dagang utama di kawasan Asia Selatan. Ketidakstabilan politik di Dhaka berpotensi mengganggu rantai pasok tekstil dan produk garmen yang banyak diimpor Indonesia. Selain itu, Bangladesh juga merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar keempat, sehingga dinamika politiknya kerap mempengaruhi stabilitas kawasan.
Belum ada keputusan final mengenai waktu pasti pengunduran diri maupun calon pengganti Shahabuddin. Sumber di Bangabhaban menyebutkan bahwa keputusan bisa diumumkan dalam satu atau dua hari ke depan. Presiden dijadwalkan menerima duta besar non-residen dari empat negara pada 29 Juli, yang bisa menjadi momen krusial. Pertanyaan besarnya, apakah langkah ini akan meredakan ketegangan atau justru memicu gelombang baru protes di Bangladesh?



