Ketegangan Timur Tengah dan Laut China Selatan Warnai Forum Keamanan ASEAN di Manila
Baca dalam 60 detik
- Pertemuan para menteri luar negeri di Manila menyoroti dampak perang Iran dan blokade Selat Hormuz terhadap rantai pasok energi global.
- Ketegangan di Laut China Selatan kembali memanas setelah insiden antara kapal penjaga pantai China dan personel angkatan laut Filipina.
- Indonesia, sebagai anggota ASEAN, menghadapi risiko langsung dari gejolak geopolitik yang mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan regional.
Para diplomat senior dari Asia, Eropa, dan Amerika Utara berkumpul di Manila pada Kamis (23/7) untuk menghadiri Forum Regional ASEAN, sebuah pertemuan keamanan yang tahun ini dibayangi oleh eskalasi konflik di Timur Tengah dan ketegangan yang kembali memanas di Laut China Selatan. Forum yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menlu Rusia Sergei Lavrov, serta pejabat tinggi dari China, Jepang, India, dan Australia ini diharapkan menghasilkan seruan untuk penyelesaian damai di tengah meningkatnya permusuhan di kawasan Teluk.
Perang di Iran dan blokade Selat Hormuz—jalur vital bagi pasokan minyak global—menjadi agenda utama diskusi. ASEAN, yang memiliki produk domestik bruto gabungan sekitar US$3,8 triliun, sangat bergantung pada minyak Timur Tengah. Gangguan pasokan akibat konflik telah memicu inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri China, Hua Chunying, dalam sambutannya di forum ASEAN+3 (China, Jepang, Korea Selatan) menyatakan bahwa dunia telah memasuki periode turbulensi baru. "Situasi di Timur Tengah telah meluber ke rantai pasok energi dan pangan, sehingga keamanan dan ketahanan terganggu. Kebutuhan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas semakin mendesak," ujarnya.
Rubio, dalam pertemuannya dengan para menteri ASEAN pada Rabu, menegaskan bahwa AS menginginkan solusi diplomatik, namun Iran dinilai tidak serius dalam perundingan. "Masalahnya saat ini adalah mereka tidak serius dalam berdialog," kata Rubio. Ia dijadwalkan bertemu Lavrov pada Kamis untuk membahas perang Ukraina, dan menyatakan Washington ingin berperan konstruktif dalam mengakhiri konflik tersebut. Sementara itu, blokade Houthi di Laut Merah menambah tekanan pada rantai pasok global, mengancam jalur pengiriman minyak dan komoditas lainnya.
Isu Laut China Selatan juga menjadi sorotan utama. Ketegangan antara Beijing dan Manila kembali memanas setelah insiden singkat antara penjaga pantai China dan personel angkatan laut Filipina pada Senin lalu di dekat sebuah terumbu karang sengketa di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina. Kedua negara saling memanggil duta besar. China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan melalui garis sembilan putus yang memotong ZEE Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Beijing tidak mengakui putusan arbitrase 2016 yang menyatakan klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional.
Menlu China Wang Yi, dalam pertemuan dengan mitra ASEAN pada Rabu, menyebut Laut China Selatan sebagai "rumah bersama" dan menyerukan kerja sama serta persahabatan. Ia meminta negara-negara kawasan untuk "menolak hasutan kekuatan asing, menentang negara-negara yang menggunakan laut untuk membuat masalah, dan dengan tegas memegang kendali untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan." Pernyataan ini menegaskan posisi China yang ingin menyelesaikan sengketa secara bilateral tanpa campur tangan pihak luar.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara kepulauan dengan jalur pelayaran strategis, Indonesia berkepentingan menjaga kebebasan navigasi dan stabilitas keamanan di kawasan. Eskalasi di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan inflasi, sementara ketegangan di Laut China Selatan menguji solidaritas ASEAN dan posisi Indonesia sebagai anggota non-klaiman. Pertanyaan yang mengemuka: mampukah ASEAN tetap menjadi jembatan dialog di tengah tarik-menarik kepentingan negara adidaya, atau justru akan terpecah oleh tekanan geopolitik yang semakin kompleks?
