88% Pekerja Kamboja di Sektor Informal: Agenda Perlindungan Sosial Jadi Prioritas

Sebanyak 88 persen dari total angkatan kerja Kamboja masih bergelut di sektor informal, sebuah kondisi yang membuat jutaan pekerja rentan tanpa aksad terhadap standar ketenagakerjaan dan jaring pengaman sosial. Angka itu disampaikan dalam sebuah lokakarya nasional tentang perlindungan sosial yang digelar di Phnom Penh pada Rabu (22/7).

Lokakarya yang dihadiri sekitar 250 peserta itu menggarisbawahi urgensi mempercepat transisi pekerja informal ke dalam skema kerja yang diakui secara hukum dan terlindungi. Menteri Tenaga Kerja dan Pelatihan Vokasi Kamboja, Heng Sour, menekankan bahwa pemerintah tidak hanya fokus memperluas cakupan perlindungan sosial, tetapi juga meningkatkan kualitas lapangan kerja.

Menurut data yang dirilis dalam forum tersebut, sekitar 7 juta warga Kamboja—setara 41 persen dari total populasi—kini telah menikmati skema perlindungan kesehatan sosial. Meski demikian, angka itu masih menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah karena mayoritas pekerja informal belum tersentuh program jaminan sosial.

Bagi Indonesia, situasi di Kamboja memberikan gambaran tentang tantangan serupa yang dihadapi negara berkembang di Asia Tenggara. Indonesia sendiri mencatat sekitar 60 persen tenaga kerja berada di sektor informal, menurut data Badan Pusat Statistik. Upaya Kamboja memperkuat jaring pengaman sosial bisa menjadi referensi, terutama dalam hal integrasi data pekerja informal dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Heng Sour menegaskan bahwa percepatan transisi pekerja rentan ke sektor formal merupakan prioritas nasional. Pernyataan itu disambut positif oleh peserta lokakarya yang berasal dari kalangan pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat. Mereka menilai komitmen politik yang kuat menjadi kunci keberhasilan reformasi perlindungan sosial.

Ke depan, tantangan utama yang dihadapi Kamboja adalah bagaimana memperluas cakupan jaminan sosial tanpa membebani anggaran negara. Pertanyaan yang muncul: akankah model integrasi bertahap yang diterapkan mampu menjangkau pekerja di sektor pertanian, konstruksi, dan perdagangan informal yang menjadi tulang punggung perekonomian?