Wamensos: Pengelolaan Aset Negara di Sekolah Rakyat Jadi Kunci Keberhasilan Program

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) yang merupakan barang milik negara (BMN) menjadi salah satu penentu keberhasilan program Sekolah Rakyat, inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tata Kelola BMN dan Barang Persediaan Program Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/7).

Menurut Agus Jabo, keberhasilan program tidak semata-mata bergantung pada kualitas pengajaran atau kompetensi guru, melainkan juga pada sejauh mana negara mampu menyediakan fasilitas yang memadai. Sarpras yang dimaksud mencakup tempat tidur, meja belajar, komputer, laptop, peralatan laboratorium, perlengkapan dapur, kendaraan operasional, hingga berbagai fasilitas strategis lainnya. Seluruh aset tersebut diperoleh melalui APBN dan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penyelenggara.

“Apabila pengelolaan BMN dilakukan dengan baik, pelayanan kepada peserta didik akan optimal. Sebaliknya, jika tidak tertib, kualitas layanan pendidikan ikut terdampak,” ujar Agus Jabo. Ia menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Manajemen Risiko agar pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Agus Jabo memberikan delapan arahan konkret. Pertama, setiap satuan kerja di Kemensos diminta segera menyusun rencana tindak lanjut (RTL) atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi, lengkap dengan target waktu dan penanggung jawab. Kedua, percepat distribusi BMN agar tidak ada aset yang mengendap di gudang atau belum termanfaatkan. Ketiga, gugus tugas harus melakukan inventarisasi ulang untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi lapangan. Keempat, seluruh dokumen administrasi seperti kodefikasi aset, daftar barang, dan berita acara serah terima harus segera diselesaikan.

“Berita acara serah terima itu penting. Dari kami ke Sekolah Rakyat harus tertib agar pertanggungjawaban objektif,” tegasnya. Arahan kelima mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BMN melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Keenam, penyusunan dan penerapan SOP pengelolaan BMN di seluruh Sekolah Rakyat sebagai pedoman penerimaan, penggunaan, dan pemeliharaan. Ketujuh, pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring real-time guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Terakhir, Inspektorat Jenderal Kemensos diminta terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan berbasis risiko, serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara konsisten.

Agus Jabo mengingatkan bahwa pengelolaan BMN mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan dan integritas penyelenggara negara. “Setiap aset yang dibiayai uang rakyat harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ucapnya. Ia menambahkan, Sekolah Rakyat merupakan program pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan, sehingga tidak boleh ada aset yang terbengkalai, tidak tercatat, tidak dimanfaatkan, atau tidak terpelihara dengan baik.

Ke depannya, Kemensos dihadapkan pada tantangan untuk memastikan seluruh aset negara di Sekolah Rakyat dikelola secara transparan dan akuntabel. Dengan delapan arahan yang telah digariskan, apakah implementasi di lapangan akan berjalan sesuai harapan? Monitoring dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan tersebut.