Krisis Air Bersih di Bangkalan: Warga Terpaksa Antre dan Membeli Air Mahal
Baca dalam 60 detik
- Kemarau panjang di Bangkalan, Jawa Timur, memicu krisis air bersih yang meluas, memaksa warga mengantre bantuan atau membeli air dengan harga tinggi.
- Palang Merah Indonesia (PMI) turun tangan mendistribusikan air bersih ke desa-desa terdampak, namun pasokan masih terbatas.
- Situasi ini diperkirakan akan berlangsung hingga musim hujan tiba, dengan risiko semakin parah jika tidak ada intervensi cepat dari pemerintah.
Krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda Bangkalan, Jawa Timur, memaksa warga mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bantuan air bersih atau membeli air dengan harga yang melambung tinggi. Kondisi ini menggambarkan betapa rentannya masyarakat pedesaan terhadap perubahan iklim dan kurangnya infrastruktur air bersih yang memadai.
Di Desa Batangan, Kecamatan Tanah Merah, warga terlihat berduyun-duyun membawa jeriken dan ember untuk mengisi air bersih yang didistribusikan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bangkalan. Mereka rela menunggu giliran di bawah terik matahari, berharap bisa membawa pulang cukup air untuk kebutuhan minum, memasak, dan mandi. “Kami sudah dua minggu tidak bisa mengambil air dari sumur, semua kering,” ujar seorang warga setempat.
Distribusi air bersih dari PMI menjadi andalan utama warga di tengah krisis ini. Namun, volume bantuan yang terbatas tidak mampu mencakup seluruh kebutuhan. Sebagian warga terpaksa membeli air dari pedagang keliling dengan harga yang bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari harga normal. “Beli air satu jeriken 20 liter bisa Rp 20.000, padahal biasanya Rp 7.000,” keluh seorang ibu rumah tangga.
Krisis air bersih di Bangkalan bukanlah fenomena baru. Setiap musim kemarau, sejumlah desa di wilayah ini selalu mengalami kekeringan karena sumber air tanah yang dangkal dan minimnya infrastruktur perpipaan. Namun, tahun ini dampaknya terasa lebih parah karena kemarau diprediksi berlangsung lebih lama akibat fenomena El Niño. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah memperingatkan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari biasanya.
Pemerintah daerah setempat telah berupaya menyalurkan bantuan air bersih melalui truk tangki, namun distribusi sering terkendala akses jalan dan keterbatasan armada. Sementara itu, warga di desa-desa terpencil harus berjalan kaki hingga beberapa kilometer untuk mencapai titik distribusi. “Kami berharap ada solusi jangka panjang, bukan hanya bantuan darurat,” kata seorang aktivis lingkungan setempat.
Konteks nasional, krisis air bersih seperti di Bangkalan menjadi pengingat bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan air bersih, terutama di daerah pedesaan. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa baru sekitar 70% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terhadap air bersih yang layak. Angka ini masih jauh dari target 100% pada 2030. Perubahan iklim yang semakin ekstrem diprediksi akan memperparah krisis air di banyak wilayah, termasuk Jawa Timur.
Ke depan, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih, seperti sumur bor, jaringan perpipaan, dan embung, serta mengoptimalkan program konservasi air tanah. Tanpa langkah konkret, warga Bangkalan dan daerah rawan kekeringan lainnya akan terus bergantung pada bantuan darurat setiap tahun. Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu mengubah pola penanganan dari reaktif menjadi preventif?
