Gerakan 'Kecoa' Mendesak Reformasi Pendidikan: Tekanan pada Pemerintah Modi Menguat

Tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi terus meningkat setelah ribuan pendukung Cockroach Janta Party (CJP) bertahan di ibu kota Delhi meskipun diguyur hujan lebat semalaman. Gerakan yang dipimpin anak muda ini menuntut reformasi pendidikan dan pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan, dan mendapat dorongan signifikan ketika para pemimpin partai oposisi utama, Kongres, melakukan protes di luar kediaman perdana menteri pada Selasa.

Protes tersebut merupakan respons terhadap tindakan keras polisi pada Senin, di mana puluhan pengunjuk rasa dan polisi terluka setelah aparat menggunakan pentungan dan gas air mata untuk membubarkan massa. Ribuan orang membanjiri pusat Delhi setelah CJP menyerukan pawai ke parlemen saat sesi musim hujan dimulai. Polisi juga membongkar panggung dan tenda darurat di Jantar Mantar, basis utama protes di dekat observatorium berusia 300 tahun itu. Namun, para demonstran menolak pergi dan mempertahankan aksi duduk selama 24 jam.

Kongres membagikan video yang menunjukkan anggota parlemen mereka, Rahul Gandhi, dan lainnya diseret ke dalam bus dan dibawa ke pusat penahanan sebelum akhirnya dibebaskan. Pada Selasa, Presiden Kongres Mallikarjun Kharge dan Gandhi memimpin pawai mendadak ke kediaman Modi, menuntut pengunduran Menteri Pendidikan Pradhan, Menteri Dalam Negeri Amit Shah, dan Modi sendiri. Gandhi menegaskan bahwa pemerintah harus meminta maaf kepada mahasiswa atas tindakan keras tersebut, dan menuduh pemerintah tidak mengizinkan pembahasan di parlemen.

Menteri Federal Jitendra Singh membantah tuduhan Gandhi, dengan mengatakan bahwa pemerintah telah menerima permintaan untuk diskusi, tetapi Gandhi kemudian menuntut pengunduran Pradhan. Singh menuduh Gandhi "mengubah sasaran" dan menolak mengakhiri protes meskipun diberitahu bahwa lokasi tersebut tidak kondusif. Sementara itu, Pradhan dalam pernyataan pertamanya mengkritik Kongres karena "secara tidak tahu malu mengeksploitasi mahasiswa sebagai alat politik". Ia menambahkan, "Bahkan setelah pemerintah menyatakan kesiapan untuk diskusi komprehensif, Kongres memilih tontonan politik daripada debat demokratis."

CJP sendiri lahir dari pernyataan kontroversial Ketua Mahkamah Agung India awal tahun ini yang menyebut pengangguran muda yang beralih ke jurnalisme dan aktivisme sebagai "kecoa". Meskipun kemudian ia mengklarifikasi bahwa yang dimaksud adalah mereka yang memiliki "gelar palsu dan bodong", sindiran tersebut justru memicu gerakan satir yang kini menjelma menjadi kekuatan protes yang mampu mengerahkan puluhan ribu orang ke jalan. Partai ini belum terdaftar secara resmi, tetapi partisipasi massal pada Senin menunjukkan kemampuannya memobilisasi massa.

Dalam konteks Indonesia, gelombang protes mahasiswa di India ini mengingatkan pada dinamika serupa di dalam negeri, di mana isu pendidikan dan kebebasan berekspresi kerap menjadi pemicu aksi jalanan. Pemerintah Indonesia dapat memetik pelajaran tentang pentingnya dialog terbuka dengan kelompok muda untuk meredakan ketegangan, mengingat India menghadapi kritik atas penggunaan kekerasan berlebihan. Selain itu, keberhasilan CJP dalam menyuarakan tuntutan melalui gerakan non-partisan menunjukkan potensi gerakan akar rumput di era digital yang bisa menjadi model bagi aktivis di Indonesia.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah Modi akan merespons dengan reformasi nyata atau justru memperkuat represi. Dengan dukungan yang meluas ke kota-kota besar, gerakan ini berpotensi menjadi ujian serius bagi stabilitas politik India menjelang pemilu mendatang. Akankah tuntutan pengunduran Menteri Pendidikan dipenuhi, atau justru memicu eskalasi lebih lanjut?