SDN Kebayoran Lama Roboh Dua Tahun Lalu, Ratusan Siswa Masih Mengungsi

Ratusan siswa SDN Kebayoran Lama Selatan 09 di Jakarta Selatan masih menumpang di sekolah tetangga lebih dari dua tahun setelah bangunan sekolah mereka roboh pada November 2024. Tanpa kepastian perbaikan, aktivitas belajar mengajar berlangsung di bawah keterbatasan yang menggerus kualitas pendidikan dan keseharian anak-anak.

Peristiwa ambruknya sekolah itu terjadi saat libur Pilkada DKI Jakarta, 27 November 2024. Menurut salah satu orang tua siswa, Evi Afrida, bangunan roboh sekitar pukul 06.30 WIB tanpa tanda-tanda sebelumnya. "Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba roboh," ujarnya, Selasa (21/7). Meski tak ada korban jiwa, lima ruangan—empat kelas dan satu unit kesehatan sekolah—rusak berat. Sejak itu, orang tua terus mendesak kejelasan, namun hingga kini belum ada tindak lanjut konkret.

Sebanyak 200-an siswa terpaksa menumpang di SDN Kebayoran Lama Selatan 11 yang berada di sebelah. Konsekuensinya, mereka masuk sekolah pada siang hari, pukul 13.00 hingga 17.00 WIB. Kondisi ini memicu keluhan orang tua karena anak-anak kehilangan waktu untuk kegiatan keagamaan, seperti mengaji yang biasa dilakukan setelah Asar. "Sudah dua tahun tidak ngaji lagi," keluh Evi. Selain itu, musala dan lapangan sekolah kerap digunakan sebagai ruang kelas tambahan, menunjukkan betapa daruratnya situasi.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan, Santoso, mengakui bahwa anggaran renovasi telah dirancang dalam dokumen perencanaan (Detail Engineering Design) tahun 2025. Namun, ia menekankan perlunya proses mekanisme bertahap. "Dalam waktu dekat, nanti kita akan bersihkan puing-puing bangunan," katanya. Rencananya, SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan 11 akan digabung menjadi satu sekolah, dengan pembangunan di lokasi 09 dan akses dari 11. Meski demikian, orang tua meragukan realisasi janji tersebut, mengingat alasan pengalihan anggaran sempat disampaikan pada 2025 lalu.

Dampak sosialnya tidak bisa diabaikan. Banyak siswa memilih pindah sekolah demi kenyamanan dan keamanan. Evi mencontohkan, dari yang awalnya 32 siswa per kelas, kini hanya tersisa 38 siswa total dari dua kelas. "Ada yang pindah, kelas 5 SD ini juga ada yang mau pindah," katanya. Situasi ini menunjukkan bahwa kelambanan penanganan tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga memicu eksodus siswa yang dapat memperburuk kondisi sekolah di masa depan.

Pertanyaan mendasar yang tersisa: akankah pembersihan puing dan renovasi benar-benar dimulai tahun ini, ataukah siswa dan orang tua harus kembali menanti tanpa kepastian? Dengan semakin banyaknya siswa yang hengkang, urgensi tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi semakin kritis.