Satgas PRR Desak Pemda Tuntaskan Lahan Huntap, Anggaran Rp2,22 Triliun Siap Digulirkan

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) mendesak pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk segera menuntaskan persiapan lahan bagi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana hidrometeorologi. Langkah ini menjadi krusial mengingat anggaran Rp2,22 triliun telah dialokasikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk tahun 2026, namun realisasinya bergantung pada kepastian lokasi dan legalitas tanah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa percepatan pengadaan harus diimbangi dengan penyelesaian status tanah. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menjadi penghambat setelah proses tender berjalan. “Jangan sampai ini sudah tender, tetapi tanah dan lokasinya bukan kewenangan kami. Mohon pemerintah daerah segera menyelesaikan urusan tanahnya dan memastikan lahannya kondusif,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (21/7).

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menambahkan bahwa dukungan pemda tidak hanya soal lahan, tetapi juga infrastruktur dasar seperti akses jalan, jaringan air minum, dan drainase. Ia mengakui kemampuan fiskal setiap daerah berbeda, namun jika pemda benar-benar tidak mampu, Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum. “Pemerintah daerah tolong membantu agar pembangunan tidak terhambat. Untuk listrik, PLN juga akan bergerak secara proaktif,” kata Tito.

Maruarar juga menekankan bahwa lokasi huntap harus aman dari ancaman bencana berulang seperti banjir dan longsor, serta terhubung dengan sekolah, tempat kerja, pasar, dan fasilitas kesehatan. “Pilih yang benar-benar baik bagi rakyat. Jangan di ujung dunia, sehingga jauh dari sekolah anaknya maupun tempat pekerjaannya,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam rehabilitasi pascabencana, bukan sekadar membangun rumah.

Secara keseluruhan, rencana pembangunan huntap di tiga provinsi mencapai 46.521 unit. Pendataan by name by address telah mencatat 33.929 keluarga, terdiri dari 8.714 keluarga dalam skema insitu, 8.627 keluarga dalam skema eksitu mandiri, dan 16.588 keluarga dalam skema eksitu komunal. Data ini masih perlu dimutakhirkan dan diselaraskan dengan kesiapan lahan agar tidak terjadi tumpang tindih program.

Dengan anggaran yang sudah digelontorkan dan target yang jelas, pertanyaan kritisnya adalah: apakah pemerintah daerah mampu bergerak cepat menyelesaikan urusan pertanahan, atau justru pembangunan huntap kembali tersendat seperti yang sering terjadi pada program serupa sebelumnya?